Jika bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu, mengapa begitu banyak orang mengenal bahasa Indonesia tanpa pernah sungguh-sungguh mengenal sejarah Melayunya? Pertanyaan ini mengajak kita menoleh kepada fondasi yang sering tertutup oleh narasi kebangsaan yang terlalu ringkas. Bahasa Indonesia tidak lahir tiba-tiba pada 28 Oktober 1928.

Jauh sebelum Kongres Pemuda, bahasa Melayu telah menjadi jalan komunikasi di pelabuhan, pasar, kerajaan, pusat pendidikan, jaringan perdagangan, dan pergaulan antarmasyarakat Lintas Nusa. Dengan kata lain, ketika Indonesia memilih sebuah bahasa persatuan, bahasa itu telah memiliki sejarah panjang sebagai penghubung berbagai bangsa di kepulauan ini [2].

Ironisnya, perubahan nama dari "bahasa Melayu" menjadi "bahasa Indonesia" kadang membuat asal-usul tersebut terasa kabur. Tidak sedikit orang yang tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, tetapi tidak memahami bahwa bahasa Melayu merupakan akar utama pembentukannya. Bahkan, sesekali muncul pemahaman terbalik seolah-olah bahasa Melayu berasal dari bahasa Indonesia, atau seakan-akan masyarakat Melayu tidak mempunyai bahasa dan tradisi kebahasaan sendiri. Kekeliruan semacam ini bukan sekadar persoalan istilah. Ia berisiko menghapus sumbangan besar peradaban Melayu yang selama berabad-abad telah menghubungkan wilayah-wilayah Lintas Nusa sebelum terbentuknya negara Indonesia.

Perdebatan Nama yang Lebih Besar daripada Sekadar Istilah

Sejarah bahasa nasional Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tata bahasa, kosakata, atau keputusan administratif. Di belakang penetapan istilah "bahasa Indonesia" terdapat perdebatan intelektual dan politik yang memperlihatkan cara para pemuda awal abad ke-20 membayangkan bangsa yang belum sepenuhnya lahir. Salah satu figur penting dalam perdebatan itu ialah Muhammad Yamin, sastrawan dan tokoh pergerakan yang lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat. Yamin mendukung perlunya bahasa persatuan, tetapi pada Kongres Pemuda Pertama 1926 ia mengusulkan rumusan "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu", bukan "bahasa Indonesia". Sikap ini kemudian berseberangan dengan gagasan Mohammad Tabrani yang menghendaki nama "bahasa Indonesia" [1][2].

Perbedaan tersebut kerap disederhanakan sebagai pertengkaran antara tokoh yang "benar" dan tokoh yang "keliru". Padahal, jika dibaca dalam konteks zamannya, keduanya sedang memikirkan persoalan yang berbeda tetapi sama-sama penting. Tabrani memikirkan kebutuhan politik untuk melahirkan identitas Indonesia. Yamin, sebaliknya, memegang kenyataan historis dan linguistik: bahasa yang telah lama menjadi alat perhubungan antarmasyarakat di kepulauan ini dikenal sebagai bahasa Melayu. Ketegangan perihal penamaan ini memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia bukan muncul dari ruang kosong pada 28 Oktober 1928. Ia tumbuh di atas jalur komunikasi, sastra, perdagangan, pendidikan, agama, dan pemerintahan yang selama berabad-abad telah menggunakan bahasa Melayu dalam berbagai bentuknya.

Muhammad Yamin dan Kesetiaan pada Nama Bahasa Melayu

Sumber-sumber yang tersedia mencatat bahwa Yamin menolak penggunaan istilah "bahasa Indonesia" pada tahap awal perdebatan. Dalam polemik dengan Tabrani, Yamin dikutip mengatakan, "Bahasa Indonesia tidak ada; Tabrani tukang ngelamun." Ucapan itu tentu terdengar keras bila dibaca dari masa kini. Namun, secara historis, ia dapat dipahami sebagai penegasan bahwa bahasa tersebut memang tidak pernah disebut "bahasa Indonesia". Bagi Yamin, bahasa yang telah nyata hidup sebagai bahasa perhubungan adalah bahasa Melayu [1].

Pandangan tersebut bukan tanpa alasan. Bahasa Melayu telah dipakai secara luas di berbagai wilayah Asia Tenggara dan Lintas Nusa jauh sebelum lahirnya negara Indonesia. DetikEdu, dengan merujuk pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, menyebut keberadaan bahasa Melayu di Asia Tenggara sudah ada sejak abad ke-7. Dalam lintasan panjang itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca, yakni bahasa perhubungan bagi orang-orang yang memiliki bahasa ibu berbeda [2]. Fungsi ini menjadikannya pilihan yang praktis bagi perdagangan antarpulau, penyebaran agama, kegiatan pelabuhan, surat-menyurat, dan pertukaran pengetahuan.

Sebagai sastrawan, Yamin tentu sangat dekat dengan persoalan bahasa, bentuk, dan sejarah kata. Ia bukan sekadar politikus yang memilih nama berdasarkan pertimbangan organisasi. Ketika ia mempertahankan nama "bahasa Melayu", ia sedang menunjuk kepada warisan bahasa yang telah memiliki tradisi tertulis, penggunaan lintas wilayah, dan kedudukan sosial yang mapan. Dalam arti itu, sikap Yamin dapat dibaca sebagai bentuk penghormatan kepada kenyataan sejarah: sebelum istilah "bahasa Indonesia" dipilih sebagai lambang kebangsaan, bahasa Melayu sudah lebih dahulu menjalankan banyak fungsi komunikasi.

Namun, penting pula dicatat bahwa Yamin akhirnya menerima rumusan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda Kedua pada 1928. Ia menuliskan butir ketiga ikrar pemuda sebagai "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia", dan rumusan itu diterima secara bulat dalam sidang umum [1]. Perubahan ini menunjukkan bahwa Yamin bukan tokoh yang menolak persatuan. Ia menerima nama baru itu tanpa menghapus pengetahuan bahwa akar kebahasaannya adalah Melayu.

Bahasa Melayu sebagai Jembatan Nusantara

Keberadaan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan membuatnya tidak terbatas pada satu suku atau satu wilayah semata. Bahasa Melayu dipakai dalam berbagai ragam, dari percakapan sehari-hari hingga surat-menyurat dan karya sastra. Ada ragam Melayu tinggi yang memiliki wibawa dalam tulisan, kesusastraan, dan pergaulan resmi; ada pula ragam Melayu pasar yang fleksibel dan mudah dipahami dalam hubungan antarmasyarakat. Justru karena relatif lentur dan mudah menyerap unsur baru, bahasa Melayu dapat menjangkau banyak komunitas yang berlainan bahasa daerah.

Dalam konteks Sumatera khususnya, bahasa Melayu telah lama menjadi medium yang mempertautkan kelompok-kelompok dengan identitas lokalnya masing-masing. Orang Melayu Riau mempunyai adat, bahasa, dan tradisi yang khas; demikian pula orang Melayu Jambi, Palembang, Minangkabau Aceh, Batak, dan kelompok lainnya. Namun, kekhasan tersebut tidak meniadakan adanya ruang komunikasi dan pertukaran budaya yang lebih luas menggunakan bahasa Melayu tinggi yang dimengerti oleh semua kaum cendekiawan.

Melayu, Minangkabau, dan Kesadaran Keterhubungan

Membaca Muhammad Yamin dari latar Minangkabau membuka pemahaman bahwa Minangkabau bukanlah dunia yang berdiri terpisah dari Melayu, melainkan salah satu bagian penting dalam keluasan peradaban Melayu di Sumatera dan Nusantara. Minangkabau memang mempunyai bahasa, adat, sistem kekerabatan matrilineal, serta identitas etnik yang khas, seperti juga Melayu-melayu di daerah lainnya masing-masing. Namun tentu kekhasan itu tidak membatalkan kemelayuannya. Sebagaimana banyak kelompok dalam dunia Melayu memiliki corak lokal masing-masing, masyarakat Minangkabau juga membentuk identitasnya sendiri tanpa terputus dari jaringan sejarah, bahasa, perdagangan, agama, dan kesusastraan Melayu.

Bahasa Melayu tinggi, terutama dalam tradisi tulis dan pergaulan lintas wilayah, telah lama menjadi salah satu penghubung masyarakat Sumatera. Ia hadir dalam surat-menyurat, perdagangan, karya sastra, pendidikan, dan hubungan antarkerajaan. Masyarakat Minangkabau, termasuk kaum terpelajar dan perantaunya, hidup dalam ruang komunikasi tersebut. Mereka berbicara bahasa Minangkabau dalam lingkungan adat dan keluarga, tetapi juga mengenal serta menggunakan bahasa Melayu dalam ruang pergaulan yang lebih luas.

Muhammad Yamin menjadi contoh yang sangat bermakna. Sebagai putra Sumatera Barat dan sastrawan yang peka terhadap bahasa, ia memahami bahwa bahasa yang telah lama berfungsi sebagai alat perhubungan antarmasyarakat Nusantara adalah bahasa Melayu. Ketika dalam Kongres Pemuda Pertama 1926 ia mengusulkan "bahasa persatuan, bahasa Melayu", pendiriannya dapat dibaca sebagai kesadaran akan kedudukan Melayu dalam sejarah kepulauan ini. Yamin tidak menolak persatuan Indonesia; yang ia pertahankan pada mulanya adalah kejujuran nama dan silsilah bahasa. Baginya, bahasa yang telah hidup selama berabad-abad sebagai bahasa pergaulan tidak dapat begitu saja dilepaskan dari nama Melayu yang melekat pada sejarahnya [1][2][3][4][5].

Pada masa sekarang, keterhubungan Minangkabau dengan dunia Melayu kadang terasa kurang menonjol dalam percakapan publik. Pengajaran sejarah dan identitas sering memisahkan secara tegas kategori "Minangkabau", "Melayu", dan "Indonesia", seolah-olah ketiganya tidak memiliki irisan sejarah. Padahal, identitas masyarakat tidak pernah sesederhana satu kotak tunggal. Orang Minang dapat teguh memegang adat Minangkabau, memakai bahasa Minangkabau, dan sekaligus mengakui dirinya berada dalam warisan peradaban Melayu.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa kemelayuan Minangkabau bukanlah klaim yang harus menghilangkan kekhasan Minangkabau, tetapi pengakuan atas akar keterhubungan sejarahnya. Dari dunia Melayu itulah bahasa perhubungan berkembang, sastra beredar, dan hubungan antarmasyarakat Sumatera serta Lintas Nusa dijalin. Dalam konteks inilah pendirian Muhammad Yamin memperoleh makna yang lebih dalam: ia adalah tokoh yang memahami bahwa bahasa Melayu bukan sekadar nama bahasa, melainkan jejak peradaban yang telah lama menghubungkan bangsanya, Melayu dengan nusa lainnya.

Mengapa Nama "Bahasa Indonesia" Diajukan?

Walaupun argumen Yamin memiliki dasar sejarah yang kuat, Mohammad Tabrani juga membawa pertimbangan politik yang dapat dipertimbangkan. Tabrani memandang bahwa bangsa yang sedang diperjuangkan harus memiliki nama bersama: Indonesia. Jika tanah air disebut Indonesia dan bangsanya disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya, menurut Tabrani, sebaiknya disebut bahasa Indonesia. Ia tidak menolak kenyataan bahwa unsur dasar bahasa itu adalah Melayu. Namun, ia ingin agar nama bahasa persatuan tidak diasosiasikan hanya dengan satu kelompok etnik atau wilayah [3][4][5].

Menurut Tabrani, apabila bahasa persatuan tetap dinamai bahasa Melayu, sebagian kelompok mungkin memandangnya sebagai dominasi Melayu atas bahasa-bahasa daerah lain. Pandangan ini juga dicatat dalam sumber Merdeka.com dan Kompas.id: Tabrani khawatir penggunaan nama Melayu akan dipersepsikan sebagai bentuk "imperialisme" bahasa Melayu terhadap bahasa daerah lain di Indonesia [1][3]. Oleh sebab itu, ia memilih istilah "bahasa Indonesia" sebagai simbol politik yang dapat dimiliki bersama oleh orang Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bugis, Ambon, Madura, Bali, Papua, dan seluruh kelompok lainnya.

Perdebatan itu tidak langsung selesai pada Kongres Pemuda Pertama. Keputusan mengenai nama bahasa persatuan ditunda hingga Kongres Pemuda Kedua pada 1928. Pada akhirnya, Yamin menerima rumusan "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia", dan rumusan tersebut disahkan sebagai bagian dari Sumpah Pemuda [1][3][5]. Fakta ini penting: Yamin tidak berdiri di luar gagasan Indonesia. Ia menerima nama baru tersebut sebagai bagian dari proyek persatuan nasional, meskipun pendirian awalnya berpijak pada kenyataan bahwa bahasa yang menjadi dasarnya adalah bahasa Melayu.

Perbandingan dengan Bahasa Inggris, Portugis, dan Spanyol

Perbandingan dengan bahasa-bahasa dunia dapat membantu memperjelas persoalan penamaan ini. Bahasa Inggris yang digunakan di Amerika Serikat tetap secara umum disebut bahasa Inggris, meskipun memiliki perbedaan pengucapan, kosakata, ejaan, dan ungkapan dari bahasa Inggris di Britania Raya. Demikian pula, bahasa Portugis di Brasil tetap dikenal sebagai bahasa Portugis walaupun berkembang dengan ciri khas Brasil. Bahasa Spanyol di Meksiko, Argentina, Kolombia, dan berbagai negara Amerika Latin juga tetap dinamai bahasa Spanyol, meskipun memiliki keragaman regional yang besar.

Dari perspektif ini, keberatan awal Yamin memiliki logikanya yang kuat. Jika sebuah bahasa telah dikenal luas dengan nama Melayu, mengapa tidak tetap menggunakan nama itu ketika dipakai di Indonesia? Secara historis-linguistik, pertanyaan tersebut sah dan penting. Ia mengingatkan bahwa nama bahasa tidak boleh membuat kita lupa kepada tradisi yang lebih dahulu membangun alat komunikasi tersebut.

Pentingnya Pendidikan Sejarah Bahasa yang Jujur

Masalah muncul ketika pendidikan bahasa hanya berhenti pada kalimat "bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan" tanpa menjelaskan perjalanan sebelum 1928. Akibatnya, siswa mengetahui hasil akhir, tetapi tidak memahami prosesnya. Mereka mengenal Sumpah Pemuda, tetapi tidak mengenal perdebatan Yamin dan Tabrani. Mereka menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, tetapi tidak selalu mengetahui bahwa bahasa itu tumbuh dari bahasa Melayu yang telah berfungsi sebagai lingua franca selama berabad-abad.

Mengakui akar Melayu bahasa Indonesia berarti mengakui sumbangan pelaut, pedagang, penulis hikayat, ulama, guru, juru tulis, kerajaan, dan masyarakat Melayu yang membangun jalur komunikasi antarpulau. Tanpa fondasi tersebut, perjuangan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak akan berjalan secepat dan sekuat yang terjadi pada abad ke-20.

Mengembalikan Sumbangan Peradaban Melayu

Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia membuat masyarakat kurang menyadari besarnya sumbangan peradaban Melayu. Ketika bahasa Indonesia dipelajari hanya sebagai bahasa negara yang lahir pada 1928, orang kehilangan gambaran tentang pelabuhan-pelabuhan, kerajaan, naskah, surat, syair, hikayat, dan jaringan ulama yang telah menjadikan Melayu sebagai medium komunikasi jauh sebelumnya. Padahal, tanpa landasan persebaran bahasa Melayu itu, proyek bahasa persatuan Indonesia akan jauh lebih sulit diwujudkan.

Karena itu, pendidikan bahasa perlu menyampaikan sejarah secara proporsional. Siswa perlu mengetahui bahwa bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu; bahwa bahasa Melayu telah menjadi lingua franca selama berabad-abad. Pengetahuan tersebut bukan bentuk romantisasi masa lalu, melainkan bentuk kejujuran akademik terhadap perjalanan bahasa.

Referensi

[1] Laily M, Rizka Nur. tanpa tahun. "Cerita di Balik Penentuan Nama Bahasa Nasional, Mohammad Tabrani dan M. Yamin Sempat 'Eyel-eyelan'." Merdeka.com. Diakses pada Juli ke-10 2026 dari https://www.merdeka.com/jatim/read/8136531/cerita-di-balik-penentuan-nama-bahasa-nasional-mohammad-tabrani-dan-m-yamin-sempat-eyel-eyelan

[2] Yulianti, Cicin. 2022. "Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia, Ada Perdebatan Yamin dan Tabrani." detikEdu. Diakses pada Juli ke-10 2026 dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6374635/sejarah-perkembangan-bahasa-indonesia-ada-perdebatan-yamin-dan-tabrani

[3] Kurniawan, Aloysius Budi. 2019. "Mengingat Kembali M Tabrani, Pencetus Bahasa Indonesia yang Terlupakan." Kompas.id. Diakses pada Juli ke-10 2026 dari https://www.kompas.id/artikel/mengingat-kembali-m-tabrani-pencetus-bahasa-indonesia-yang-terlupakan

[4] Indrayanto, Andy. 2021. "1928; Bersumpah Menjadi Indonesia!" Riau Bernas. Diakses pada Juli ke-10 2026 dari https://riaubernas.com/news/detail/10191/1928%C2%A0bersumpah%C2%A0menjadi%C2%A0indonesia

[5] SGP. 2025. "Debat Yamin dan Tabrani soal Nama Bahasa Indonesia." Tagar.co. Diakses pada Juli ke-10 2026 dari https://tagar.co/debat-yamin-dan-tabrani-soal-nama-bahasa-indonesia/

Di atas kertas, Rempang Eco City adalah kisah tentang investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ambisi menjadikan Indonesia lebih kompetitif di hadapan Singapura dan Malaysia. Nilai investasi yang dijanjikan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan narasi besar tentang lapangan kerja, kawasan industri modern, dan masa depan ekonomi Kepulauan Riau. Namun di lapangan, cerita yang berkembang jauh lebih rumit. Bagi ribuan warga Melayu Rempang, proyek ini bukan sekadar pembangunan. Ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: tanah leluhur, identitas budaya, dan hak untuk tetap hidup di ruang yang telah mereka tempati selama berabad-abad.

Konflik Rempang bukan semata-mata sengketa lahan biasa. Ia merupakan pertemuan yang keras antara logika pembangunan negara dengan realitas masyarakat yang keberadaannya tidak pernah benar-benar diperhitungkan.

Ketika Tanah Bukan Sekadar Aset

Salah satu kesalahan yang sering muncul dalam melihat konflik Rempang adalah memandang tanah hanya sebagai objek ekonomi. Bagi masyarakat Melayu Rempang, tanah tidak hanya memiliki nilai jual atau nilai investasi. Tanah merupakan bagian dari sejarah keluarga, ruang hidup komunitas, tempat makam leluhur, sekaligus fondasi identitas budaya mereka.

Kajian hukum agraria mengenai konflik Rempang menegaskan bahwa masyarakat telah lama memandang tanah tersebut sebagai hak ulayat yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Bahkan masyarakat Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat telah mendiami kawasan itu selama beberapa generasi sebelum negara modern hadir dengan berbagai regulasinya.

Di sinilah akar persoalannya. Negara melihat dokumen hukum formal. Masyarakat melihat sejarah keberadaan mereka. Ketika dua cara pandang ini bertemu tanpa ruang dialog yang memadai, konflik menjadi hampir tak terhindarkan.

Pembangunan yang Kehilangan Dimensi Kemanusiaan

Secara legal, pemerintah memiliki dasar hukum tertentu untuk menjalankan proyek Rempang Eco City melalui BP Batam dan berbagai regulasi terkait pengelolaan lahan. Namun legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi sosial. Dalam banyak konflik agraria di Indonesia, persoalan terbesar bukanlah apakah pemerintah memiliki dasar hukum, melainkan apakah proses yang ditempuh menghormati masyarakat yang terdampak. Kajian akademik mengenai Rempang menunjukkan adanya kritik terhadap minimnya konsultasi publik yang inklusif dan belum jelasnya pengakuan terhadap status tanah adat masyarakat setempat.

Peristiwa bentrokan pada September 2023 menjadi titik balik yang memperlihatkan kegagalan pendekatan tersebut. Ketika pemasangan patok batas dikawal aparat dalam jumlah besar dan berujung pada penggunaan gas air mata, termasuk di sekitar lingkungan sekolah, banyak warga merasa bahwa mereka tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara yang harus diajak bermusyawarah, melainkan sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Akibatnya, luka yang muncul bukan hanya luka fisik. Trauma sosial, ketakutan, dan hilangnya rasa percaya kepada negara menjadi warisan yang jauh lebih sulit disembuhkan.

Melayu dan Pengalaman Historis yang Berulang

Bagi masyarakat Melayu, Rempang membangkitkan memori sejarah yang lebih panjang. Dalam sejarah Melayu, berbagai kesultanan Melayu Sumatera Timur mengalami pelemahan bahkan pembubaran pada tahun 1946. Kompleksitas peristiwa tersebut tentu berbeda dengan kasus Rempang hari ini. Namun terdapat satu benang merah yang dirasakan masyarakat Melayu: kepentingan dan suara mereka kerap dianggap tidak penting dibanding agenda politik atau ekonomi pemerintah pusat.

Bagi banyak orang Melayu, Rempang memperkuat kesan bahwa ketika kepentingan strategis negara atau kelompok ekonomi besar hadir, identitas dan aspirasi masyarakat Melayu sering kali dikesampingkan, bahkan disingkirkan. Perasaan seperti inilah yang membuat konflik Rempang memiliki resonansi emosional yang jauh melampaui batas geografis Pulau Rempang itu sendiri.

Biaya Sosial yang Jarang Dihitung

Dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, biasanya terdapat perhitungan mengenai investasi, nilai ekonomi, dan proyeksi pertumbuhan. Namun ada biaya lain yang sulit diukur dengan angka.

Konflik Rempang telah menimbulkan perpecahan sosial di tengah masyarakat sendiri. Sebagian warga menerima relokasi, sebagian menolak. Hubungan yang sebelumnya erat menjadi renggang. Bahkan berbagai laporan menunjukkan munculnya segregasi sosial di tingkat kampung dan lingkungan ibadah.

Nelayan kehilangan ketenangan untuk melaut. Petani kehilangan kepastian untuk mengelola lahan. Anak-anak tumbuh dalam suasana ketidakpastian mengenai masa depan kampung mereka. Semua ini merupakan biaya sosial yang jarang masuk ke dalam laporan investasi. Padahal pembangunan yang baik seharusnya tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kohesi sosial masyarakat yang telah lama hidup di suatu wilayah.

Rumah Baru, Tetapi Apakah Menjadi Kampung Baru?

Pemerintah menawarkan relokasi dengan berbagai fasilitas, termasuk pembangunan kawasan permukiman baru bagi warga terdampak. Secara fisik, rumah-rumah tersebut mungkin lebih modern dibanding banyak rumah lama di kampung pesisir. Namun kritik yang muncul dari berbagai kalangan bukan terutama mengenai ukuran rumah atau spesifikasi bangunannya. Yang dipersoalkan adalah apakah kawasan tersebut benar-benar mampu menggantikan kehidupan kampung yang telah terbentuk selama ratusan tahun.

Banyak warga mengeluhkan bahwa konsep permukiman baru terasa terlalu seragam, terlalu administratif, dan kurang memperhatikan karakter sosial masyarakat nelayan pesisir. Sebuah kampung bukan hanya kumpulan bangunan. Ia adalah jaringan hubungan sosial, akses terhadap laut, pola mata pencaharian, ruang budaya, dan memori kolektif yang tumbuh selama generasi.

Karena itu, meskipun secara fisik tampak lebih modern, sebagian masyarakat menilai kawasan relokasi belum mampu menghadirkan kualitas kehidupan kampung yang mereka kenal selama ini. Kritik tersebut tidak dapat begitu saja diabaikan sebagai penolakan terhadap kemajuan, melainkan perlu dibaca sebagai kegelisahan atas hilangnya ruang hidup yang autentik.

Jika Melayu Diam, Siapa yang Akan Bicara?

Konflik Rempang juga menyimpan pelajaran yang lebih luas. Hak-hak budaya dan hak masyarakat Melayu tidak akan terjaga hanya karena tertulis dalam undang-undang. Ia memerlukan kesadaran publik, advokasi, dan keberanian untuk menyuarakannya.

Membela masyarakat Melayu Rempang bukan berarti menolak pembangunan. Sebaliknya, justru merupakan upaya memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan kelompok yang paling rentan. Pembangunan yang menghapus identitas lokal pada akhirnya hanya menghasilkan kemajuan semu yang kehilangan akar.

Kemajuan ekonomi dan penghormatan terhadap budaya seharusnya berjalan beriringan. Ketika salah satunya dikorbankan, maka yang lahir bukan pembangunan yang berkeadilan, melainkan pembangunan yang menyisakan luka.

Rempang mengingatkan kita bahwa tanah bukan sekadar ruang di atas peta. Bagi masyarakat Melayu, tanah adalah sejarah. Dan ketika sejarah dipaksa berpindah, yang hilang bukan hanya rumah, melainkan juga sebagian dari jati diri sebuah komunitas.

Di antara beragam bentuk hukuman mati yang pernah dikenal dalam sejarah dunia, masyarakat Melayu memiliki satu metode yang sangat khas, yaitu Hukuman Salang. Berbeda dengan pemenggalan kepala, penyaliban, gantung, atau rajam yang sering meninggalkan kerusakan tubuh yang besar, Hukuman Salang justru dikenal karena menghasilkan luka yang relatif kecil pada bagian luar tubuh, meskipun mematikan.

Metode ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Melayu masa lampau menggabungkan unsur hukum, adat, keterampilan senjata, dan simbolisme dalam pelaksanaan hukuman mati. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang ilmu kedokteran modern, teknik ini juga memperlihatkan pemahaman empiris yang cukup mengesankan mengenai anatomi tubuh manusia.

Apa Itu Hukuman Salang?

Hukuman Salang merupakan bentuk hukuman mati tradisional yang pernah dikenal di berbagai wilayah Dunia Melayu. Dalam pelaksanaannya, seorang terhukum ditikam melalui celah tulang selangka (clavicula) menggunakan keris, tombak, atau lembing. Tikaman diarahkan secara miring hingga mencapai jantung.

Walaupun berbagai jenis senjata dapat digunakan, sumber-sumber sejarah menyebut bahwa alat yang paling lazim dipakai adalah Keris Salang, yang di beberapa daerah dikenal pula sebagai Keris Bahari atau Keris Alang di Pahang. Keris tersebut bukanlah senjata biasa, melainkan diberikan langsung oleh Sultan kepada seorang pejabat khusus yang bertugas melaksanakan hukuman, yang disebut Penyalang.

Setelah tikaman dilakukan, senjata segera dicabut, sementara luka ditutup menggunakan kapas atau kain agar darah tidak mengalir keluar secara berlebihan. Akibatnya, tubuh terhukum tetap tampak utuh dengan hanya satu luka kecil di atas bahu.

Keunikan inilah yang membuat sejumlah pengamat Barat pada abad ke-19 mencatat Hukuman Salang sebagai salah satu metode eksekusi yang paling "rapi", karena tidak menyebabkan mutilasi ataupun kerusakan fisik yang mencolok pada jenazah.

Hukuman Mati Khas Dunia Melayu

Dalam tradisi Melayu, seseorang yang melakukan kesalahan berat dapat dijatuhi Hukuman Salang. Beberapa kesalahan yang disebutkan dalam sumber antara lain menderhaka kepada raja, lari dari medan perang, membunuh, berzina, serta berbagai tindak pidana berat lainnya yang dianggap mengancam ketertiban kerajaan.

Hukuman ini dilakukan dengan cara menikam terpidana melalui lekuk bahu kiri atau celah tulang selangka, kemudian bilah keris diarahkan secara miring hingga menembus jantung. Senjata yang digunakan dapat berupa lembing, tombak, maupun keris, tetapi yang paling lazim dipakai adalah keris khusus yang dikenal sebagai Keris Salang atau Keris Bahari. Di Pahang, senjata ini dikenal pula dengan nama Keris Alang.

Tata Cara Pelaksanaan

Catatan paling rinci mengenai pelaksanaan Hukuman Salang berasal dari T. J. Newbold, yang memperoleh keterangannya dari Mr. Westerhout, Superintenden Naning pada tahun 1839. Menurut catatan tersebut, proses hukuman berlangsung secara resmi dan melibatkan para pemimpin adat serta pejabat pemerintahan.

Terpidana yang telah diikat dibawa menuju Bukit Penyalang, tempat hukuman dilaksanakan. Di sana telah hadir penghulu, bendahara, makdum, para panglima, dan wakil suku yang bertugas memeriksa kembali kesaksian. Setelah dipastikan bahwa terdakwa memang bersalah, keputusan hukuman diumumkan.

Dalam kasus yang dicatat Newbold, terpidana diberi pilihan antara membayar denda atau menjalani hukuman salang. Karena tidak mampu membayar denda, hukuman mati pun dilaksanakan. Kubur digali terlebih dahulu sebelum eksekusi dimulai. Terpidana kemudian didudukkan di tepi liang kubur dengan pengawalan dua orang panglima.

Penyalang lalu meletakkan sepotong kapas pada pangkal mata keris. Ujung keris ditempatkan di belakang bagian atas tulang selangka kanan, kemudian ditikam secara miring hingga seluruh bilah hampir masuk ke dalam tubuh dan mencapai jantung. Setelah itu keris dicabut, sementara kapas tetap menutup luka agar darah tidak banyak keluar. Menurut catatan tersebut, terpidana masih sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan beberapa saat sebelum akhirnya meninggal dunia dan langsung dimakamkan di tempat yang sama.

Hari Pelaksanaan Hukuman

Menurut tradisi yang diriwayatkan dalam sumber kedua, Hukuman Salang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat setelah selesai salat Jumat. Eksekusi dilakukan di sebuah tempat khusus di atas bukit. Di sana dibangun sebuah pentas yang dilengkapi atap atau langit-langit sederhana. Masyarakat diperbolehkan menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut sebagai bentuk pelajaran agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Suasana ketika hukuman dijalankan digambarkan sangat hening. Tidak terdengar kicauan burung, para hadirin pun tidak berani berbicara. Dalam ungkapan Melayu bahkan disebutkan, "hujan panas turun berderau alamat akan berlaku mati berdarah" menggambarkan suasana mencekam yang menyelimuti prosesi tersebut.

Detik-detik Hukuman Salang dalam Catatan Newbold

Sebelum eksekusi dimulai, kubur terlebih dahulu digali di lokasi yang sama. Terpidana yang masih terikat didudukkan atau dibuat berlutut di tepi liang kubur. Tangannya diikat ke belakang dan matanya ditutup. Dua orang panglima berdiri atau duduk di sisi kiri dan kanannya untuk memegang tubuh terpidana agar tidak bergerak. Kadhi kemudian memerintahkan terpidana mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai persiapan menghadapi kematian.

Selanjutnya, Datuk Petanda, atau dalam catatan Newbold disebut Panglima Besar Sumum, menghunus Keris Penyalang atau Keris Panjang miliknya. Sepotong kapas diletakkan pada mata keris, kemudian ujung keris ditempatkan tepat pada lekuk bahu kiri atau di belakang bagian atas tulang selangka kanan—perbedaan ini kemungkinan mencerminkan variasi tradisi atau penuturan dari sumber yang berbeda.

Dengan gerakan yang mantap, keris ditikamkan secara miring ke dalam tubuh hingga hampir seluruh bilahnya masuk dan mencapai hulu keris. Setelah diyakini tikaman mengenai sasaran, keris dicabut kembali. Pada saat yang sama, kapas tetap ditekan pada luka agar darah tidak memancar keluar. Terpidana kemudian meraung dan menggigil dengan sangat kuat.

Dalam catatan Newbold, tubuhnya lalu didorong ke dalam liang kubur. Ketika ia meminta minum karena merasa sangat haus, permintaannya dipenuhi. Ia dibangunkan kembali dan diberikan tempurung berisi air. Namun sebelum sempat menyentuhkan bibirnya ke tempurung tersebut, ia mengembuskan napas terakhir dan kembali jatuh ke dalam liang kubur. Jenazahnya segera ditimbus, sementara seluruh hadirin berangsur meninggalkan tempat pelaksanaan hukuman.

Mengapa Memilih Celah Tulang Selangka?

Bagi masyarakat modern, mungkin timbul pertanyaan: mengapa tikaman dilakukan melalui tulang selangka, bukan langsung ke dada? Dari perspektif anatomi, terdapat ruang sempit di belakang tulang selangka yang memungkinkan sebuah bilah panjang diarahkan menuju rongga dada tanpa harus menembus tulang-tulang besar seperti tulang rusuk atau tulang dada (sternum).

Jalur tersebut memberikan akses relatif langsung menuju jantung apabila sudut tikaman dilakukan dengan sangat tepat. Artinya, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada keahlian Penyalang. Kesalahan beberapa sentimeter saja dapat menyebabkan senjata mengenai paru-paru, pembuluh darah besar, atau jaringan lain tanpa langsung mengenai jantung, sehingga kematian menjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Hukuman Salang kemungkinan hanya dipercayakan kepada orang-orang yang benar-benar terlatih.

Analisis Berdasarkan Ilmu Kedokteran Modern

Apabila dianalisis menggunakan pengetahuan anatomi dan traumatologi modern, Hukuman Salang memiliki beberapa karakteristik yang menarik.

1. Jalur Tikaman Sangat Efisien

Tikaman melalui daerah supraklavikula (di atas tulang selangka) memang dapat mencapai rongga dada apabila diarahkan secara miring ke bawah dan ke dalam. Jika bilah mengenai jantung, terutama bilik jantung atau pembuluh darah besar di sekitarnya, korban akan mengalami perdarahan internal yang sangat cepat.

2. Mengapa Darah Sedikit Keluar?

Catatan sejarah menyebutkan bahwa darah hampir tidak mengalir keluar karena luka segera ditutup dengan kapas. Dari sudut pandang medis, hal tersebut masuk akal. Sebagian besar perdarahan justru terjadi di dalam rongga dada (internal bleeding), bukan keluar melalui luka. Selain itu, luka tusuk yang sempit memang sering tampak kecil di permukaan, meskipun kerusakan organ di dalam tubuh sangat berat. Dengan demikian, tubuh korban tetap terlihat relatif utuh.

Simbolisme dalam Budaya Melayu

Selain aspek teknis, Hukuman Salang juga mencerminkan pandangan budaya Melayu terhadap kehormatan dan ketertiban. Jenazah tidak mengalami mutilasi ataupun cacat yang mencolok. Tubuh tetap dapat dimakamkan dalam keadaan relatif utuh, sesuatu yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat yang menjunjung penghormatan terhadap jenazah.

Proses hukuman pun tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan persidangan adat, pemeriksaan saksi, keputusan para pemimpin, hingga pelaksanaan oleh pejabat khusus. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman salang dipandang sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki prosedur, bukan sekadar tindakan balas dendam.

Penutup

Hukuman Salang merupakan salah satu bentuk hukuman mati yang unik dalam sejarah Dunia Melayu. Tekniknya yang menggunakan tikaman melalui celah tulang selangka menuju jantung menunjukkan tingkat keterampilan yang tinggi dan didasarkan pada pengetahuan empiris mengenai anatomi manusia.

Dari perspektif sejarah, metode ini memperlihatkan bagaimana hukum adat, otoritas kerajaan, dan tradisi persenjataan berpadu dalam satu sistem peradilan. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu kedokteran modern, banyak aspek yang dicatat dalam sumber-sumber sejarah—seperti luka luar yang kecil, dominasi perdarahan internal, serta korban yang masih sempat hidup beberapa saat—selaras dengan penjelasan medis mengenai trauma penetrasi pada rongga dada.

Meskipun praktik tersebut kini telah ditinggalkan, Hukuman Salang tetap menjadi bagian penting dari warisan sejarah Melayu. Ia bukan hanya menggambarkan cara masyarakat masa lampau menegakkan hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengalaman praktis dapat melahirkan teknik yang, jika ditinjau dengan ilmu pengetahuan modern, memiliki dasar anatomi dan fisiologi.