Di atas kertas, Rempang Eco City adalah kisah tentang investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ambisi menjadikan Indonesia lebih kompetitif di hadapan Singapura dan Malaysia. Nilai investasi yang dijanjikan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan narasi besar tentang lapangan kerja, kawasan industri modern, dan masa depan ekonomi Kepulauan Riau. Namun di lapangan, cerita yang berkembang jauh lebih rumit. Bagi ribuan warga Melayu Rempang, proyek ini bukan sekadar pembangunan. Ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: tanah leluhur, identitas budaya, dan hak untuk tetap hidup di ruang yang telah mereka tempati selama berabad-abad.

Konflik Rempang bukan semata-mata sengketa lahan biasa. Ia merupakan pertemuan yang keras antara logika pembangunan negara dengan realitas masyarakat yang keberadaannya tidak pernah benar-benar diperhitungkan.

Ketika Tanah Bukan Sekadar Aset

Salah satu kesalahan yang sering muncul dalam melihat konflik Rempang adalah memandang tanah hanya sebagai objek ekonomi. Bagi masyarakat Melayu Rempang, tanah tidak hanya memiliki nilai jual atau nilai investasi. Tanah merupakan bagian dari sejarah keluarga, ruang hidup komunitas, tempat makam leluhur, sekaligus fondasi identitas budaya mereka.

Kajian hukum agraria mengenai konflik Rempang menegaskan bahwa masyarakat telah lama memandang tanah tersebut sebagai hak ulayat yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Bahkan masyarakat Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat telah mendiami kawasan itu selama beberapa generasi sebelum negara modern hadir dengan berbagai regulasinya.

Di sinilah akar persoalannya. Negara melihat dokumen hukum formal. Masyarakat melihat sejarah keberadaan mereka. Ketika dua cara pandang ini bertemu tanpa ruang dialog yang memadai, konflik menjadi hampir tak terhindarkan.

Pembangunan yang Kehilangan Dimensi Kemanusiaan

Secara legal, pemerintah memiliki dasar hukum tertentu untuk menjalankan proyek Rempang Eco City melalui BP Batam dan berbagai regulasi terkait pengelolaan lahan. Namun legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi sosial. Dalam banyak konflik agraria di Indonesia, persoalan terbesar bukanlah apakah pemerintah memiliki dasar hukum, melainkan apakah proses yang ditempuh menghormati masyarakat yang terdampak. Kajian akademik mengenai Rempang menunjukkan adanya kritik terhadap minimnya konsultasi publik yang inklusif dan belum jelasnya pengakuan terhadap status tanah adat masyarakat setempat.

Peristiwa bentrokan pada September 2023 menjadi titik balik yang memperlihatkan kegagalan pendekatan tersebut. Ketika pemasangan patok batas dikawal aparat dalam jumlah besar dan berujung pada penggunaan gas air mata, termasuk di sekitar lingkungan sekolah, banyak warga merasa bahwa mereka tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara yang harus diajak bermusyawarah, melainkan sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Akibatnya, luka yang muncul bukan hanya luka fisik. Trauma sosial, ketakutan, dan hilangnya rasa percaya kepada negara menjadi warisan yang jauh lebih sulit disembuhkan.

Melayu dan Pengalaman Historis yang Berulang

Bagi masyarakat Melayu, Rempang membangkitkan memori sejarah yang lebih panjang. Dalam sejarah Melayu, berbagai kesultanan Melayu Sumatera Timur mengalami pelemahan bahkan pembubaran pada tahun 1946. Kompleksitas peristiwa tersebut tentu berbeda dengan kasus Rempang hari ini. Namun terdapat satu benang merah yang dirasakan masyarakat Melayu: kepentingan dan suara mereka kerap dianggap tidak penting dibanding agenda politik atau ekonomi pemerintah pusat.

Bagi banyak orang Melayu, Rempang memperkuat kesan bahwa ketika kepentingan strategis negara atau kelompok ekonomi besar hadir, identitas dan aspirasi masyarakat Melayu sering kali dikesampingkan, bahkan disingkirkan. Perasaan seperti inilah yang membuat konflik Rempang memiliki resonansi emosional yang jauh melampaui batas geografis Pulau Rempang itu sendiri.

Biaya Sosial yang Jarang Dihitung

Dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, biasanya terdapat perhitungan mengenai investasi, nilai ekonomi, dan proyeksi pertumbuhan. Namun ada biaya lain yang sulit diukur dengan angka.

Konflik Rempang telah menimbulkan perpecahan sosial di tengah masyarakat sendiri. Sebagian warga menerima relokasi, sebagian menolak. Hubungan yang sebelumnya erat menjadi renggang. Bahkan berbagai laporan menunjukkan munculnya segregasi sosial di tingkat kampung dan lingkungan ibadah.

Nelayan kehilangan ketenangan untuk melaut. Petani kehilangan kepastian untuk mengelola lahan. Anak-anak tumbuh dalam suasana ketidakpastian mengenai masa depan kampung mereka. Semua ini merupakan biaya sosial yang jarang masuk ke dalam laporan investasi. Padahal pembangunan yang baik seharusnya tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kohesi sosial masyarakat yang telah lama hidup di suatu wilayah.

Rumah Baru, Tetapi Apakah Menjadi Kampung Baru?

Pemerintah menawarkan relokasi dengan berbagai fasilitas, termasuk pembangunan kawasan permukiman baru bagi warga terdampak. Secara fisik, rumah-rumah tersebut mungkin lebih modern dibanding banyak rumah lama di kampung pesisir. Namun kritik yang muncul dari berbagai kalangan bukan terutama mengenai ukuran rumah atau spesifikasi bangunannya. Yang dipersoalkan adalah apakah kawasan tersebut benar-benar mampu menggantikan kehidupan kampung yang telah terbentuk selama ratusan tahun.

Banyak warga mengeluhkan bahwa konsep permukiman baru terasa terlalu seragam, terlalu administratif, dan kurang memperhatikan karakter sosial masyarakat nelayan pesisir. Sebuah kampung bukan hanya kumpulan bangunan. Ia adalah jaringan hubungan sosial, akses terhadap laut, pola mata pencaharian, ruang budaya, dan memori kolektif yang tumbuh selama generasi.

Karena itu, meskipun secara fisik tampak lebih modern, sebagian masyarakat menilai kawasan relokasi belum mampu menghadirkan kualitas kehidupan kampung yang mereka kenal selama ini. Kritik tersebut tidak dapat begitu saja diabaikan sebagai penolakan terhadap kemajuan, melainkan perlu dibaca sebagai kegelisahan atas hilangnya ruang hidup yang autentik.

Jika Melayu Diam, Siapa yang Akan Bicara?

Konflik Rempang juga menyimpan pelajaran yang lebih luas. Hak-hak budaya dan hak masyarakat Melayu tidak akan terjaga hanya karena tertulis dalam undang-undang. Ia memerlukan kesadaran publik, advokasi, dan keberanian untuk menyuarakannya.

Membela masyarakat Melayu Rempang bukan berarti menolak pembangunan. Sebaliknya, justru merupakan upaya memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan kelompok yang paling rentan. Pembangunan yang menghapus identitas lokal pada akhirnya hanya menghasilkan kemajuan semu yang kehilangan akar.

Kemajuan ekonomi dan penghormatan terhadap budaya seharusnya berjalan beriringan. Ketika salah satunya dikorbankan, maka yang lahir bukan pembangunan yang berkeadilan, melainkan pembangunan yang menyisakan luka.

Rempang mengingatkan kita bahwa tanah bukan sekadar ruang di atas peta. Bagi masyarakat Melayu, tanah adalah sejarah. Dan ketika sejarah dipaksa berpindah, yang hilang bukan hanya rumah, melainkan juga sebagian dari jati diri sebuah komunitas.

Di antara beragam bentuk hukuman mati yang pernah dikenal dalam sejarah dunia, masyarakat Melayu memiliki satu metode yang sangat khas, yaitu Hukuman Salang. Berbeda dengan pemenggalan kepala, penyaliban, gantung, atau rajam yang sering meninggalkan kerusakan tubuh yang besar, Hukuman Salang justru dikenal karena menghasilkan luka yang relatif kecil pada bagian luar tubuh, meskipun mematikan.

Metode ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Melayu masa lampau menggabungkan unsur hukum, adat, keterampilan senjata, dan simbolisme dalam pelaksanaan hukuman mati. Namun, jika ditinjau dari sudut pandang ilmu kedokteran modern, teknik ini juga memperlihatkan pemahaman empiris yang cukup mengesankan mengenai anatomi tubuh manusia.

Apa Itu Hukuman Salang?

Hukuman Salang merupakan bentuk hukuman mati tradisional yang pernah dikenal di berbagai wilayah Dunia Melayu. Dalam pelaksanaannya, seorang terhukum ditikam melalui celah tulang selangka (clavicula) menggunakan keris, tombak, atau lembing. Tikaman diarahkan secara miring hingga mencapai jantung.

Walaupun berbagai jenis senjata dapat digunakan, sumber-sumber sejarah menyebut bahwa alat yang paling lazim dipakai adalah Keris Salang, yang di beberapa daerah dikenal pula sebagai Keris Bahari atau Keris Alang di Pahang. Keris tersebut bukanlah senjata biasa, melainkan diberikan langsung oleh Sultan kepada seorang pejabat khusus yang bertugas melaksanakan hukuman, yang disebut Penyalang.

Setelah tikaman dilakukan, senjata segera dicabut, sementara luka ditutup menggunakan kapas atau kain agar darah tidak mengalir keluar secara berlebihan. Akibatnya, tubuh terhukum tetap tampak utuh dengan hanya satu luka kecil di atas bahu.

Keunikan inilah yang membuat sejumlah pengamat Barat pada abad ke-19 mencatat Hukuman Salang sebagai salah satu metode eksekusi yang paling "rapi", karena tidak menyebabkan mutilasi ataupun kerusakan fisik yang mencolok pada jenazah.

Hukuman Mati Khas Dunia Melayu

Dalam tradisi Melayu, seseorang yang melakukan kesalahan berat dapat dijatuhi Hukuman Salang. Beberapa kesalahan yang disebutkan dalam sumber antara lain menderhaka kepada raja, lari dari medan perang, membunuh, berzina, serta berbagai tindak pidana berat lainnya yang dianggap mengancam ketertiban kerajaan.

Hukuman ini dilakukan dengan cara menikam terpidana melalui lekuk bahu kiri atau celah tulang selangka, kemudian bilah keris diarahkan secara miring hingga menembus jantung. Senjata yang digunakan dapat berupa lembing, tombak, maupun keris, tetapi yang paling lazim dipakai adalah keris khusus yang dikenal sebagai Keris Salang atau Keris Bahari. Di Pahang, senjata ini dikenal pula dengan nama Keris Alang.

Tata Cara Pelaksanaan

Catatan paling rinci mengenai pelaksanaan Hukuman Salang berasal dari T. J. Newbold, yang memperoleh keterangannya dari Mr. Westerhout, Superintenden Naning pada tahun 1839. Menurut catatan tersebut, proses hukuman berlangsung secara resmi dan melibatkan para pemimpin adat serta pejabat pemerintahan.

Terpidana yang telah diikat dibawa menuju Bukit Penyalang, tempat hukuman dilaksanakan. Di sana telah hadir penghulu, bendahara, makdum, para panglima, dan wakil suku yang bertugas memeriksa kembali kesaksian. Setelah dipastikan bahwa terdakwa memang bersalah, keputusan hukuman diumumkan.

Dalam kasus yang dicatat Newbold, terpidana diberi pilihan antara membayar denda atau menjalani hukuman salang. Karena tidak mampu membayar denda, hukuman mati pun dilaksanakan. Kubur digali terlebih dahulu sebelum eksekusi dimulai. Terpidana kemudian didudukkan di tepi liang kubur dengan pengawalan dua orang panglima.

Penyalang lalu meletakkan sepotong kapas pada pangkal mata keris. Ujung keris ditempatkan di belakang bagian atas tulang selangka kanan, kemudian ditikam secara miring hingga seluruh bilah hampir masuk ke dalam tubuh dan mencapai jantung. Setelah itu keris dicabut, sementara kapas tetap menutup luka agar darah tidak banyak keluar. Menurut catatan tersebut, terpidana masih sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan beberapa saat sebelum akhirnya meninggal dunia dan langsung dimakamkan di tempat yang sama.

Hari Pelaksanaan Hukuman

Menurut tradisi yang diriwayatkan dalam sumber kedua, Hukuman Salang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat setelah selesai salat Jumat. Eksekusi dilakukan di sebuah tempat khusus di atas bukit. Di sana dibangun sebuah pentas yang dilengkapi atap atau langit-langit sederhana. Masyarakat diperbolehkan menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut sebagai bentuk pelajaran agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Suasana ketika hukuman dijalankan digambarkan sangat hening. Tidak terdengar kicauan burung, para hadirin pun tidak berani berbicara. Dalam ungkapan Melayu bahkan disebutkan, "hujan panas turun berderau alamat akan berlaku mati berdarah" menggambarkan suasana mencekam yang menyelimuti prosesi tersebut.

Detik-detik Hukuman Salang dalam Catatan Newbold

Sebelum eksekusi dimulai, kubur terlebih dahulu digali di lokasi yang sama. Terpidana yang masih terikat didudukkan atau dibuat berlutut di tepi liang kubur. Tangannya diikat ke belakang dan matanya ditutup. Dua orang panglima berdiri atau duduk di sisi kiri dan kanannya untuk memegang tubuh terpidana agar tidak bergerak. Kadhi kemudian memerintahkan terpidana mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai persiapan menghadapi kematian.

Selanjutnya, Datuk Petanda, atau dalam catatan Newbold disebut Panglima Besar Sumum, menghunus Keris Penyalang atau Keris Panjang miliknya. Sepotong kapas diletakkan pada mata keris, kemudian ujung keris ditempatkan tepat pada lekuk bahu kiri atau di belakang bagian atas tulang selangka kanan—perbedaan ini kemungkinan mencerminkan variasi tradisi atau penuturan dari sumber yang berbeda.

Dengan gerakan yang mantap, keris ditikamkan secara miring ke dalam tubuh hingga hampir seluruh bilahnya masuk dan mencapai hulu keris. Setelah diyakini tikaman mengenai sasaran, keris dicabut kembali. Pada saat yang sama, kapas tetap ditekan pada luka agar darah tidak memancar keluar. Terpidana kemudian meraung dan menggigil dengan sangat kuat.

Dalam catatan Newbold, tubuhnya lalu didorong ke dalam liang kubur. Ketika ia meminta minum karena merasa sangat haus, permintaannya dipenuhi. Ia dibangunkan kembali dan diberikan tempurung berisi air. Namun sebelum sempat menyentuhkan bibirnya ke tempurung tersebut, ia mengembuskan napas terakhir dan kembali jatuh ke dalam liang kubur. Jenazahnya segera ditimbus, sementara seluruh hadirin berangsur meninggalkan tempat pelaksanaan hukuman.

Mengapa Memilih Celah Tulang Selangka?

Bagi masyarakat modern, mungkin timbul pertanyaan: mengapa tikaman dilakukan melalui tulang selangka, bukan langsung ke dada? Dari perspektif anatomi, terdapat ruang sempit di belakang tulang selangka yang memungkinkan sebuah bilah panjang diarahkan menuju rongga dada tanpa harus menembus tulang-tulang besar seperti tulang rusuk atau tulang dada (sternum).

Jalur tersebut memberikan akses relatif langsung menuju jantung apabila sudut tikaman dilakukan dengan sangat tepat. Artinya, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada keahlian Penyalang. Kesalahan beberapa sentimeter saja dapat menyebabkan senjata mengenai paru-paru, pembuluh darah besar, atau jaringan lain tanpa langsung mengenai jantung, sehingga kematian menjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Hukuman Salang kemungkinan hanya dipercayakan kepada orang-orang yang benar-benar terlatih.

Analisis Berdasarkan Ilmu Kedokteran Modern

Apabila dianalisis menggunakan pengetahuan anatomi dan traumatologi modern, Hukuman Salang memiliki beberapa karakteristik yang menarik.

1. Jalur Tikaman Sangat Efisien

Tikaman melalui daerah supraklavikula (di atas tulang selangka) memang dapat mencapai rongga dada apabila diarahkan secara miring ke bawah dan ke dalam. Jika bilah mengenai jantung, terutama bilik jantung atau pembuluh darah besar di sekitarnya, korban akan mengalami perdarahan internal yang sangat cepat.

2. Mengapa Darah Sedikit Keluar?

Catatan sejarah menyebutkan bahwa darah hampir tidak mengalir keluar karena luka segera ditutup dengan kapas. Dari sudut pandang medis, hal tersebut masuk akal. Sebagian besar perdarahan justru terjadi di dalam rongga dada (internal bleeding), bukan keluar melalui luka. Selain itu, luka tusuk yang sempit memang sering tampak kecil di permukaan, meskipun kerusakan organ di dalam tubuh sangat berat. Dengan demikian, tubuh korban tetap terlihat relatif utuh.

Simbolisme dalam Budaya Melayu

Selain aspek teknis, Hukuman Salang juga mencerminkan pandangan budaya Melayu terhadap kehormatan dan ketertiban. Jenazah tidak mengalami mutilasi ataupun cacat yang mencolok. Tubuh tetap dapat dimakamkan dalam keadaan relatif utuh, sesuatu yang memiliki nilai tersendiri dalam masyarakat yang menjunjung penghormatan terhadap jenazah.

Proses hukuman pun tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan persidangan adat, pemeriksaan saksi, keputusan para pemimpin, hingga pelaksanaan oleh pejabat khusus. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman salang dipandang sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki prosedur, bukan sekadar tindakan balas dendam.

Penutup

Hukuman Salang merupakan salah satu bentuk hukuman mati yang unik dalam sejarah Dunia Melayu. Tekniknya yang menggunakan tikaman melalui celah tulang selangka menuju jantung menunjukkan tingkat keterampilan yang tinggi dan didasarkan pada pengetahuan empiris mengenai anatomi manusia.

Dari perspektif sejarah, metode ini memperlihatkan bagaimana hukum adat, otoritas kerajaan, dan tradisi persenjataan berpadu dalam satu sistem peradilan. Sementara itu, dari sudut pandang ilmu kedokteran modern, banyak aspek yang dicatat dalam sumber-sumber sejarah—seperti luka luar yang kecil, dominasi perdarahan internal, serta korban yang masih sempat hidup beberapa saat—selaras dengan penjelasan medis mengenai trauma penetrasi pada rongga dada.

Meskipun praktik tersebut kini telah ditinggalkan, Hukuman Salang tetap menjadi bagian penting dari warisan sejarah Melayu. Ia bukan hanya menggambarkan cara masyarakat masa lampau menegakkan hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengalaman praktis dapat melahirkan teknik yang, jika ditinjau dengan ilmu pengetahuan modern, memiliki dasar anatomi dan fisiologi.

Ketika berbicara tentang tokoh perempuan yang memperjuangkan kemajuan kaum wanita di Indonesia, nama Raden Ajeng Kartini hampir selalu menjadi rujukan utama. Namun sejarah Nusantara sesungguhnya menyimpan sosok lain yang sering luput dari perhatian publik: Raja Aisyah binti Raja Sulaiman, seorang perempuan Melayu dari Pulau Penyengat yang telah menunjukkan kapasitas intelektual, keberanian berpikir, dan kemampuan berkarya pada masa ketika pendidikan perempuan masih sangat terbatas.

Raja Aisyah Sulaiman lahir sekitar tahun 1869 di Pulau Penyengat, pusat kebudayaan dan intelektual Kesultanan Riau-Lingga. Ia berasal dari keluarga bangsawan sekaligus keluarga ilmuwan dan sastrawan. Sebagai cucu dari Raja Ali Haji—tokoh besar bahasa dan sastra Melayu—Aisyah tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu pengetahuan, penulisan, dan tradisi intelektual. Lingkungan inilah yang membentuk dirinya menjadi salah satu perempuan paling terpelajar di zamannya.

Pada akhir abad ke-19, ketika sebagian besar perempuan di Nusantara masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pendidikan formal dan ruang berekspresi, Aisyah telah aktif menulis dan menghasilkan karya sastra. Kehadirannya menjadi fenomena tersendiri karena ia merupakan satu-satunya pengarang perempuan dalam keluarga inti kerajaan Melayu Riau-Lingga pada generasinya. Keberadaannya menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya dapat menjadi pembaca atau pengikut arus pemikiran, tetapi juga mampu menjadi pencipta gagasan dan pembentuk wacana masyarakat.

Karya-karya Aisyah, seperti Hikayat Syamsul Anwar, Syair Khadamuddin, Hikayat Syarif al-Akhtar, dan Syair Seligi Tajam Bertimbal, memperlihatkan keluasan wawasan serta keberaniannya dalam menyuarakan perubahan sosial. Meskipun masih menggunakan bentuk sastra tradisional berupa hikayat dan syair, isi karya-karyanya telah mencerminkan semangat zaman baru. Ia membahas perubahan masyarakat Melayu, pergulatan antara tradisi dan modernitas, serta posisi perempuan dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi.

Yang menarik, beberapa peneliti menilai bahwa Hikayat Syamsul Anwar telah memuat gagasan-gagasan emansipasi perempuan yang sangat maju untuk masanya. Melalui karya tersebut, Aisyah menghadirkan tokoh-tokoh perempuan yang memiliki kehendak, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Semangat individualitas dan kesadaran akan martabat perempuan yang muncul dalam karya itu menjadikannya berbeda dari banyak karya Melayu sebelumnya.

Dalam konteks sejarah perempuan Indonesia, fakta ini layak mendapat perhatian lebih besar. Aisyah mulai berkarya pada dekade 1890-an, sementara surat-surat Kartini yang kemudian terkenal baru ditulis pada penghujung abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kartini menyampaikan gagasannya melalui surat-surat, sedangkan Aisyah menyalurkan pemikirannya melalui karya sastra yang beredar di lingkungan masyarakat Melayu. Jika yang menjadi ukuran adalah keberanian perempuan untuk menulis, menyampaikan gagasan, dan menghadirkan suara perempuan dalam ruang publik, maka nama Aisyah Sulaiman patut ditempatkan dalam sejarah intelektual Nusantara.

Bahkan, dapat dikatakan bahwa Aisyah merupakan salah satu contoh paling awal perempuan Nusantara yang berhasil menunjukkan bahwa pendidikan dan literasi dapat menjadi sarana pemberdayaan perempuan. Ia tidak menulis teori pendidikan secara langsung, tetapi kehidupannya sendiri merupakan bukti nyata pentingnya akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan. Melalui kemampuan membaca, menulis, dan menghasilkan karya, ia membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi pengarang, pemikir, dan agen perubahan sosial.

Karena itu, sudah saatnya sejarah Indonesia memberi ruang yang lebih luas kepada Raja Aisyah Sulaiman untuk melengkapi narasi sejarah yang selama ini terlalu terpusat pada satu tokoh. Jika Kartini dikenal sebagai simbol perjuangan pendidikan perempuan di Jawa, maka Aisyah Sulaiman layak dikenang sebagai pelopor literasi perempuan Melayu dan salah satu perempuan intelektual paling awal di Nusantara. Ia menunjukkan bahwa jauh sebelum isu pendidikan perempuan menjadi gerakan nasional, telah ada perempuan yang berani berpikir, menulis, dan menyuarakan perubahan melalui pena.

Dalam pengertian itu, Raja Aisyah Sulaiman bukan sekadar seorang sastrawan. Ia adalah simbol bahwa perempuan Nusantara telah lama memiliki tradisi intelektualnya sendiri. Dan ketika kita berbicara tentang sejarah pendidikan perempuan Indonesia, nama Aisyah Sulaiman seharusnya tidak hanya menjadi catatan kaki, melainkan menjadi salah satu tokoh utama yang turut membentuk kesadaran bangsa tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kaum perempuan.