Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia diajarkan bahwa frasa marsī hāji dalam Prasasti Telaga Batu berarti "tukang cuci raja". Terjemahan ini muncul di buku pelajaran, artikel populer, jurnal ilmiah, hingga karya ilmiah mahasiswa. Begitu sering diulang sehingga seolah-olah telah menjadi suatu kebenaran umum.

Namun, benarkah demikian?

Ironisnya, terjemahan yang begitu mapan itu sebenarnya lahir dari sebuah dugaan. Bahkan, sarjana yang pertama kali mengusulkannya sendiri,  J. G. de Casparis, mengakui bahwa tafsir tersebut bersifat conjectural—sekadar perkiraan. Setelah itu, penelitian linguistik yang jauh lebih mendalam justru menunjukkan bahwa dugaan tersebut tidak tepat dari sisi fonologi, morfologi, hingga konteks kalimat. Sayangnya, perkembangan penelitian ini nyaris tidak masuk ke dalam arus utama kajian sejarah di Indonesia.

Prasasti Telaga Batu

Kasus marsī hāji bukan sekadar soal satu kata dalam sebuah prasasti Melayu abad ke-7. Ia menjadi cermin persoalan yang lebih besar: tradisi akademik yang terlalu sering mewarisi pendapat lama tanpa menelusuri perkembangan penelitian berikutnya. Dugaan berubah menjadi "kebenaran", lalu disalin berulang-ulang tanpa pernah benar-benar diuji kembali.

Dugaan yang Menjadi Fakta

Prasasti Telaga Batu merupakan salah satu prasasti terpenting peninggalan Sriwijaya. Salah satu bagian prasasti berisi daftar pejabat, kelompok masyarakat, dan orang-orang yang diwajibkan bersumpah setia kepada penguasa. Di antara daftar itu terdapat frasa:

... kāyastha, sthāpaka, puhāvam, vaniyāga, pratisara, kamu marsī hāji, hulun hāji...

Pada tahun 1956, J. G. de Casparis menerjemahkan marsī hāji sebagai "washermen of the king" atau "tukang cuci raja".[1]

Yang menarik justru terdapat pada catatan kakinya. De Casparis sendiri menulis bahwa terjemahan tersebut bersifat dugaan (conjectural translation). Ia menduga kata marsī mungkin berhubungan dengan kata Melayu modern bersih. Dari sana ia menyimpulkan bahwa marsī hāji mungkin berarti orang-orang yang membersihkan atau mencuci bagi raja.[1]

Artinya, sejak awal, terjemahan ini bukanlah hasil pembuktian linguistik yang tuntas. Ia merupakan hipotesis awal yang masih terbuka untuk diuji.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, hal seperti ini sepenuhnya wajar. Semua hipotesis boleh diajukan. Yang menjadi masalah adalah ketika hipotesis tersebut berhenti diperlakukan sebagai dugaan, lalu diwariskan selama puluhan tahun sebagai fakta tanpa pernah dikaji ulang.

Masalah Pertama: "Mar-" Bukan "Ber-"

Pada pandangan pertama, dugaan De Casparis memang tampak masuk akal. Bahasa Melayu Kuno memang memiliki awalan mar- yang dalam bahasa Melayu modern berubah menjadi ber-.

Namun, di sinilah letak persoalannya.

K. Alexander Adelaar menyadari bahwa perubahan mar- → ber- hanya berlaku pada awalan gramatikal, bukan pada suku awal sebuah kata dasar [2][3].

Dengan kata lain, hubungan antara:

• marjalan → berjalan

memang merupakan perkembangan bahasa yang normal.

Tetapi hubungan:

• marsi → bersih

tidak mengikuti pola perubahan bunyi yang sama.

Kata bersih bukanlah kata yang terdiri atas awalan ber- ditambah dasar sih. Bunyi ber pada kata bersih merupakan bagian dari akar leksikalnya sendiri. Karena itu, menggunakan perubahan mar- → ber- untuk membenarkan hubungan marsi dengan bersih merupakan analogi yang keliru [2].

Dengan kata lain, kemiripan bunyi belum tentu menunjukkan hubungan etimologis.

Masalah Kedua: Hilangnya Huruf "H"

Keberatan kedua bahkan lebih mendasar.

Dalam Prasasti Telaga Batu, kata itu ditulis sebagai marsī, tanpa bunyi -h di akhir.

Padahal, aksara Pallawa yang digunakan dalam prasasti tersebut cukup teliti dalam menuliskan bunyi. Jika memang kata itu berhubungan dengan bersih, maka seharusnya masih tampak penanda bunyi -h (visarga), sebagaimana ditemukan pada banyak kosakata Melayu Kuno lainnya [2].

Adelaar menegaskan bahwa bunyi akhir -h dalam Melayu Kuno secara umum memang berkorelasi dengan bunyi -h dalam bahasa Melayu modern. Karena itu, hilangnya bunyi tersebut bukanlah persoalan kecil yang dapat diabaikan begitu saja [2].

Dengan kata lain, secara fonologis hubungan antara marsī dan bersih tidak memiliki dasar yang kuat.

Masalah Ketiga: Konteks Kalimat Tidak Mendukung

Persoalan berikutnya muncul dari isi prasasti itu sendiri.

Bagian tersebut memuat daftar orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemerintahan Sriwijaya:

• juru tulis,

• arsitek,

• nakhoda,

• saudagar,

• panglima,

• kemudian marsī hāji,

• lalu hulun hāji.

Semua kelompok tersebut berkaitan dengan administrasi, militer, perdagangan, atau struktur politik kerajaan.

Di tengah daftar seperti itu, tiba-tiba muncul "tukang cuci raja".

Secara semantik, penyisipan profesi tersebut terasa janggal.

De Casparis memang mencoba menjelaskan bahwa tukang cuci mungkin merupakan kelompok penting karena memiliki akses terhadap lingkungan istana [1]. Akan tetapi, penjelasan ini sendiri menunjukkan bahwa ia harus membuat asumsi tambahan agar terjemahannya tetap masuk akal.

Dalam penelitian sejarah maupun linguistik, apabila sebuah tafsir memerlukan terlalu banyak asumsi tambahan, biasanya tafsir tersebut perlu dipertanyakan kembali.

Adelaar: Marsī Hāji Bukan Tukang Cuci, Melainkan Lingkar Dalam Raja

Pada tahun 1992, K. Alexander Adelaar menawarkan penafsiran yang jauh lebih sistematis.

Alih-alih menghubungkan marsī dengan bersih, ia menelusuri sejarah morfologi bahasa-bahasa Austronesia, terutama bahasa Melayu, Salako, Minangkabau, dan Batak.

Ia menunjukkan adanya bentuk awalan gabungan mar-si- yang berkaitan dengan bentuk Melayu modern ber-si- dan awalan serumpun pada bahasa-bahasa lain. Fungsi bentuk ini bukan berarti "membersihkan", melainkan menunjukkan hubungan timbal balik (reciprocal) atau saling memperlakukan satu sama lain [2].

Karena itu, mar-si-hāji lebih tepat dipahami sebagai:

"orang-orang yang saling memperlakukan sebagai haji (raja)"

atau

"lingkar dalam raja",

"anggota istana",

"kerabat raja",

"orang-orang dekat raja" [2].

Penafsiran ini jauh lebih sesuai dengan konteks daftar pejabat kerajaan yang terdapat dalam Prasasti Telaga Batu.

Waruno Mahdi Menguatkan Kritik Itu

Kajian Adelaar tidak berhenti sebagai pendapat tunggal.

Dalam bab mengenai Melayu Kuno pada buku The Austronesian Languages of Asia and Madagascar, Waruno Mahdi mengikuti analisis Adelaar.

Mahdi menerjemahkan mar-si-hāji sebagai:

"those who share the same king"

atau

"the king's own countrymen." [4]

Mahdi juga membedakan secara jelas antara:

• mar-si-hāji (orang-orang yang berbagi raja yang sama), dan

• hulun hāji (hamba atau bawahan raja) [4]

Perbedaan ini penting. Jika marsī hāji memang berarti "tukang cuci raja", maka sulit menjelaskan mengapa istilah tersebut dipisahkan dari hulun hāji. Sebaliknya, apabila marsī hāji menunjukkan kelompok elit yang memiliki hubungan khusus dengan raja, maka penyandingannya dengan hulun hāji menjadi jauh lebih logis.

Mengapa Kesalahan Ini Terus Bertahan?

Yang paling menarik justru bukan lagi soal linguistik.

Pertanyaannya adalah: mengapa setelah kritik Adelaar diterbitkan lebih dari tiga puluh tahun lalu, terjemahan lama masih mendominasi literatur Indonesia?

Jawabannya tampaknya sederhana.

Banyak penulis mengutip karya-karya terdahulu tanpa kembali menelusuri perkembangan penelitian terbaru.

Akibatnya, terjemahan lama terus diwariskan.

Sebagai contoh, beberapa karya ilmiah dan tulisan populer masih menerjemahkan marsī hāji sebagai "tukang cuci raja" tanpa membahas kritik linguistik yang telah diajukan Adelaar maupun Mahdi [5][6][7][8].

Daftar tersebut tentu bukan untuk menyalahkan penulis-penulisnya. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana sebuah informasi dapat terus hidup karena saling dikutip, bukan karena terus diuji.

Dalam dunia akademik, fenomena seperti ini dikenal luas. Ketika satu sumber menjadi rujukan utama, sumber-sumber berikutnya sering kali mengutipnya tanpa memeriksa apakah penelitian yang lebih baru telah merevisi kesimpulan tersebut.

Masalah yang Lebih Besar dari Sekadar Satu Kata

Kasus marsī hāji sebenarnya mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar arti sebuah kata.

Ia memperlihatkan lemahnya budaya kajian literatur di Indonesia.

Banyak penelitian berhenti pada membaca buku berbahasa Indonesia atau karya-karya lama yang telah lama menjadi rujukan baku. Padahal, dalam disiplin seperti linguistik sejarah, perkembangan penelitian justru banyak terjadi dalam jurnal internasional yang menggunakan bahasa Inggris.

Ironisnya, penelitian Adelaar diterbitkan pada 1992. Mahdi kembali menegaskannya pada 2005. Artinya, koreksi ilmiah terhadap terjemahan lama sudah tersedia selama puluhan tahun.

Namun, dalam banyak tulisan Indonesia, yang terus diwariskan justru dugaan tahun 1956.

Ini bukan persoalan kemampuan individu. Ini adalah persoalan budaya akademik.

Ilmu pengetahuan berkembang melalui koreksi. Ketika sebuah hipotesis dibantah oleh bukti yang lebih kuat, maka hipotesis itu seharusnya diperbarui. Jika tidak, kita hanya sedang mengulang pengetahuan lama, bukan menghasilkan pemahaman yang lebih baik.

Saatnya Membaca Ulang Prasasti Melayu Kuno

Prasasti Telaga Batu merupakan salah satu sumber utama sejarah Melayu dan Sriwijaya. Karena itu, setiap kata di dalamnya memiliki arti penting untuk memahami struktur sosial, politik, dan budaya kerajaan tersebut.

Kasus marsī hāji menunjukkan bahwa kemajuan ilmu sering kali datang bukan dari penemuan prasasti baru, melainkan dari keberanian membaca ulang bukti lama dengan metode yang lebih baik.

Terjemahan "tukang cuci raja" mungkin memiliki nilai historis sebagai hipotesis awal De Casparis. Namun, setelah muncul kritik fonologis, morfologis, dan komparatif dari Adelaar yang kemudian diperkuat Mahdi, sudah saatnya dunia akademik Indonesia memberikan ruang yang lebih besar bagi pembacaan baru tersebut.

Lebih dari itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa tradisi ilmiah yang sehat bukanlah tradisi yang paling sering mengutip, melainkan tradisi yang paling rajin memeriksa kembali apa yang selama ini dianggap benar. Sebab, sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang menemukan bukti, tetapi juga oleh mereka yang berani mempertanyakan apakah bukti itu telah dibaca dengan benar.

Sudah saatnya dunia akademik Indonesia lebih rajin membuka jurnal-jurnal internasional, menelusuri perkembangan penelitian, dan berani merevisi kesimpulan yang memang telah dipatahkan oleh argumentasi yang lebih kuat. Sebab, jika dugaan terus diwariskan hanya karena terus disalin, maka yang sedang kita rawat bukan tradisi ilmiah, melainkan tradisi mengulang kesalahan.

Referensi

[1] De Casparis, J. G. 1956. Prasasti Indonesia II: Selected Inscriptions from the 7th to the 9th Century A.D.

[2] Adelaar, K. A. 1992. The Relevance of Salako for Proto-Malayic and for Old Malay Epigraphy. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 148(3/4), 381–408.

[3] Cakep Malayu. "Apa Arti Kata "Marsi" dalam Prasasti Telaga Batu?". Diakses pada Juli ke-3 2026 dari https://www.cakepmalayu.com/2023/05/apa-arti-kata-marsi-dalam-prasasti.html

[4] Mahdi, W. 2005. "Old Malay." Dalam K. A. Adelaar & N. P. Himmelmann (Ed.), The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Routledge.

[5] Suswandari, S.; Absor, N. F.; Aprilia, D.; Nurahman. L. Noviansyah, A. 2021. Pemanfaatan Situs Sejarah Buddhisme di Palembang sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. Journal Of Social Sciences & Humanities “Estoria”, 1(2), 71-93. https://doi.org/10.30998/je.v1i2.599

[6] Edi Suhardono, S. 2023. Kebijakan Kemaritiman Indonesia Formulasi dan Implementasi. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

[7] Noor, S. 2013 "Prasasti Telaga Batu 1 (pertengahan abad ke-7 M)". Kompasiana (2013). Diakses pada Juli ke-3 2026 dari https://www.kompasiana.com/syamsulnoor/552a92eef17e613421d623ca/prasasti-telaga-batu-1-pertengahan-abad-ke-7-m

[8] Hapidi, Wanada. 2020. Pembangunan Pada Masa Kedatukan Sriwijaya. Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 10(1), 61–68.

Di tengah berbagai kabar tentang pembangunan infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, ada satu angka yang semestinya membuat kita berhenti sejenak. Angka itu bukan mengenai inflasi, bukan pula pertumbuhan ekonomi daerah, melainkan rata-rata lama sekolah masyarakat Tanjung Jabung Timur. Data tersebut menunjukkan bahwa kabupaten ini masih menjadi daerah dengan tingkat pendidikan terendah di Provinsi Jambi pada tahun 2025.

Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur

Ironi ini semakin terasa karena Tanjung Jabung Timur bukanlah daerah yang miskin potensi. Kabupaten yang menghadap langsung ke Selat Malaka ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, perkebunan kelapa, migas, hingga berbagai potensi ekonomi pesisir lainnya. Namun, semua kekayaan tersebut tampaknya belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan sering kali kalah menjadi perhatian dibanding proyek-proyek fisik yang hasilnya dapat langsung dilihat. Padahal, jika ingin membangun daerah yang benar-benar maju, pembangunan manusia seharusnya menjadi prioritas pertama. Jalan dapat dibangun dalam hitungan bulan, pelabuhan dapat selesai dalam beberapa tahun, tetapi membangun manusia memerlukan waktu puluhan tahun.

Angka yang Tidak Bisa Lagi Diabaikan

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk laki-laki di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya mencapai 8,00 tahun, sementara perempuan 7,48 tahun. Angka tersebut merupakan yang terendah di antara seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Sebagai perbandingan, rata-rata lama sekolah laki-laki di Provinsi Jambi mencapai sekitar 9,20 tahun, sedangkan perempuan 8,70 tahun. Kota Jambi bahkan telah mencapai 11,74 tahun untuk laki-laki dan 11,54 tahun untuk perempuan. Kota Sungai Penuh berada tidak jauh di belakang dengan 11,28 tahun dan 10,63 tahun.

Kabupaten lain pun menunjukkan capaian yang lebih baik. Kerinci mencatat rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 9,45 tahun, Bungo 9,14 tahun, Merangin 8,93 tahun, Muaro Jambi 8,93 tahun, Sarolangun 8,92 tahun, Batang Hari 8,77 tahun, Tanjung Jabung Barat 8,72 tahun, hingga Tebo 8,36 tahun. Pada kelompok perempuan pun, tidak ada satu pun daerah yang berada di bawah Tanjung Jabung Timur.

Sekilas, selisih satu atau dua tahun mungkin tampak kecil. Namun dalam dunia pendidikan, satu tahun tambahan berarti kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan menengah, memperoleh keterampilan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan literasi, serta membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih layak. Selisih tersebut akan memengaruhi kualitas tenaga kerja dan daya saing daerah selama bertahun-tahun ke depan.

Data ini seharusnya tidak dipandang sebagai sekadar statistik tahunan. Ia merupakan gambaran nyata mengenai kualitas pembangunan manusia di Tanjung Jabung Timur. Ketika sebuah daerah terus berada di posisi terakhir, sudah saatnya ada evaluasi yang serius.

Paradoks Kabupaten Kaya

Yang membuat persoalan ini semakin memprihatinkan adalah kenyataan bahwa Tanjung Jabung Timur memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil migas, memiliki kawasan perkebunan yang luas, hasil laut yang melimpah, serta posisi geografis yang sangat strategis.

Di wilayah ini beroperasi perusahaan migas seperti PetroChina. Selain itu, terdapat berbagai potensi ekonomi lain, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, hingga pengembangan kawasan pesisir. Tidak berlebihan apabila banyak orang menyebut Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki modal ekonomi besar di Provinsi Jambi.

Namun sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Banyak daerah kaya sumber daya justru tertinggal karena gagal membangun kualitas manusianya. Kekayaan alam hanya menyediakan peluang. Yang menentukan apakah peluang tersebut dapat dimanfaatkan adalah kualitas sumber daya manusia.

Inilah yang menjadi paradoks Tanjung Jabung Timur. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam, tetapi kualitas pendidikannya justru tertinggal. Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat setempat akan semakin sulit menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri.

Selat Malaka Bukan Sekadar Pemandangan

Tidak banyak kabupaten di Indonesia yang memiliki posisi strategis seperti Tanjung Jabung Timur. Wilayah ini menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Setiap hari ribuan kapal melintasi kawasan tersebut, membawa barang dari berbagai negara.

Posisi geografis seperti ini seharusnya menjadi keuntungan besar. Peluang perdagangan, logistik, industri maritim, hingga investasi dapat berkembang jauh lebih pesat dibanding banyak daerah lain.

Namun letak strategis saja tidak cukup. Peluang hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Dunia industri memerlukan tenaga kerja terampil. Pelabuhan memerlukan operator profesional. Dunia usaha memerlukan akuntan, teknisi, insinyur, tenaga kesehatan, dan berbagai profesi lain yang lahir dari pendidikan.

Tanpa pendidikan yang memadai, masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton ketika peluang ekonomi datang ke daerahnya sendiri.

Jangan Sampai Orang Melayu Hanya Menjadi Penonton

Masyarakat Melayu telah lama menjadi penghuni utama kawasan pesisir timur Jambi. Mereka memiliki sejarah panjang sebagai pelaut, pedagang, dan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Semangat itu seharusnya tetap hidup hingga hari ini.

Sayangnya, rendahnya tingkat pendidikan berpotensi membuat masyarakat lokal kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam pembangunan. Ketika perusahaan memerlukan tenaga ahli, mereka tentu akan mencari lulusan yang memiliki kompetensi sesuai keperluan. Jika tenaga kerja lokal belum mampu memenuhi standar tersebut, perusahaan akan mendatangkan pekerja dari daerah lain.

Tidak ada yang salah dengan mobilitas tenaga kerja. Namun akan sangat disayangkan apabila masyarakat Tanjung Jabung Timur hanya memperoleh pekerjaan dengan keterampilan rendah, sementara posisi-posisi strategis diisi oleh orang luar.

Jangan sampai masyarakat Melayu hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kekayaan alam Tanjung Jabung Timur seharusnya juga menjadi jalan bagi lahirnya generasi Melayu yang berpendidikan tinggi, mampu memimpin perusahaan, menjadi akademisi, insinyur, dokter, guru, birokrat, pengusaha, hingga inovator yang membangun daerahnya sendiri.

Pendidikan Adalah Investasi, Bukan Beban

Sering kali pembangunan daerah lebih mudah diukur dari proyek-proyek fisik. Jalan baru dapat difoto. Gedung baru dapat diresmikan. Jembatan baru dapat menjadi kebanggaan pemerintah daerah.

Sebaliknya, hasil investasi di bidang pendidikan tidak langsung terlihat. Anak yang hari ini masuk sekolah dasar baru akan benar-benar memberikan dampak sekitar lima belas hingga dua puluh tahun kemudian ketika memasuki dunia kerja. Karena manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang, pendidikan sering kali kalah bersaing dengan program-program yang hasilnya lebih cepat terlihat.

Padahal justru pendidikan merupakan investasi yang memberikan keuntungan paling besar. Setiap tambahan tahun sekolah akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat daya saing daerah.

Jika ingin mengejar ketertinggalan, Tanjung Jabung Timur harus mulai menempatkan pendidikan sebagai investasi utama, bukan sekadar pelengkap pembangunan.

Semua Pihak Memiliki Tanggung Jawab

Meningkatkan kualitas pendidikan tentu bukan hanya tugas pemerintah daerah. Orang tua memiliki tanggung jawab memastikan anak-anak tetap bersekolah. Guru menjadi ujung tombak yang menentukan kualitas pembelajaran di ruang kelas. Tokoh masyarakat dapat membangun budaya yang menghargai pendidikan. Dunia usaha pun memiliki ruang untuk berkontribusi melalui program beasiswa, pelatihan, maupun peningkatan fasilitas pendidikan.

Namun pemerintah daerah tetap memiliki peran paling besar dalam menentukan arah kebijakan. Anggaran pendidikan harus benar-benar menyentuh keperluan masyarakat. Bantuan bagi siswa kurang mampu perlu diperluas. Program pencegahan putus sekolah harus diperkuat. Daerah-daerah yang sulit dijangkau juga harus memperoleh perhatian yang sama agar akses pendidikan menjadi lebih merata.

Perusahaan-perusahaan besar yang menikmati manfaat dari sumber daya alam Tanjung Jabung Timur juga patut memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan manusia. Program tanggung jawab sosial perusahaan tidak semestinya hanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik. Beasiswa bagi pelajar berprestasi, perpustakaan, laboratorium sekolah, pelatihan guru, hingga pengembangan keterampilan generasi muda merupakan investasi yang dampaknya akan dirasakan jauh lebih lama.

Saatnya Berhenti Berbangga pada Potensi

Selama ini Tanjung Jabung Timur sering dibanggakan karena kekayaan alam dan letak geografisnya. Kebanggaan itu memang memiliki dasar. Namun potensi hanya akan tetap menjadi potensi apabila tidak diikuti dengan pembangunan manusia.

Data BPS tahun 2025 semestinya menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang sangat besar. Kabupaten ini tidak kekurangan sumber daya alam, tetapi masih memerlukan perhatian yang jauh lebih serius terhadap kualitas pendidikan.

Tidak ada daerah yang mampu maju hanya dengan mengandalkan minyak, gas, hasil laut, ataupun perkebunan. Semua kekayaan tersebut pada akhirnya memerlukan manusia yang cerdas untuk mengelolanya. Jika kualitas manusianya tertinggal, maka kekayaan alam justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang datang dari luar.

Sudah waktunya pemerintah, dunia usaha, sekolah, orang tua, dan seluruh masyarakat menjadikan pendidikan sebagai agenda bersama. Bukan karena mengejar peringkat statistik semata, tetapi karena pendidikan adalah fondasi bagi masa depan daerah.

Tanjung Jabung Timur memiliki semua syarat untuk menjadi kabupaten yang maju. Kekayaan alamnya ada. Letaknya strategis. Potensi ekonominya besar. Yang perlu dibangun sekarang adalah manusianya. Sebab pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak ditentukan oleh apa yang tersimpan di bawah tanahnya, melainkan oleh kualitas orang-orang yang hidup di atasnya. Dan kualitas itu selalu berawal dari satu hal yang sama, yaitu pendidikan.

Referensi

Badan Pusat Statisktik. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun), 2025. Diakses pada Juni ke-24 2026 dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU5IzI=/rata-rata-lama-sekolah--rls--menurut-jenis-kelamin--tahun-.html

Teluk Majelis, 22 Juni 2020 — Di tengah derasnya arus modernisasi dan semakin mudahnya masyarakat memperoleh obat-obatan pabrikan, pengetahuan tentang tumbuhan obat tradisional perlahan mulai tersisih. Namun di Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, masih ada sosok yang setia menjaga warisan pengetahuan tersebut. Ia adalah Nek Anjang Minah, seorang perempuan lanjut usia yang selama puluhan tahun mengumpulkan, menanam, dan memanfaatkan berbagai jenis tanaman obat yang tumbuh di lingkungan sekitarnya.

Nek Anjang Minah saat didatangi oleh tim menjelaskan koleksi tanaman obat yang ia punyai

Bagi masyarakat sekitar, Nek Anjang Minah bukan sekadar warga biasa. Ia dikenal sebagai tempat bertanya ketika seseorang ingin mengetahui khasiat tumbuhan tertentu, mencari ramuan tradisional, atau sekadar mengenal nama-nama tanaman yang dahulu akrab dipakai oleh generasi terdahulu.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 22 Juni 2020, Nek Anjang Minah berbagi cerita tentang puluhan jenis tanaman obat yang ia pelihara, pengalaman menerima peneliti dari berbagai daerah, serta kegelisahannya melihat semakin sedikit orang yang memahami pengetahuan pengobatan tradisional Melayu.

Halaman Rumah yang Menjadi Kebun Pengetahuan

Ketika ditanya mengenai tanaman yang ia miliki, Nek Anjang Minah langsung menunjukkan berbagai tumbuhan yang ditanam di sekitar rumahnya. Sebagian merupakan tanaman yang sengaja dipindahkan dari tempat lain agar lebih mudah dirawat dan diperlihatkan kepada para tamu yang datang belajar.

Kulit kayu perepat, salah satu koleksi simplisia Nek Anjang Minah

Ia menyebut bahwa di halamannya terdapat beragam tanaman seperti kunyit putih, temu lawak, temu putih, temu kunci, sambiloto, lidah buaya, jarak, kecubung, hingga berbagai tanaman yang dikenal masyarakat sebagai obat rumahan. Bahkan menurut pengakuannya, koleksi tanaman obat yang pernah ia susun mencapai sekitar 65 jenis tanaman obat.

Baginya, setiap tanaman memiliki cerita dan kegunaannya sendiri. Kunyit putih misalnya dipercaya masyarakat dapat dipakai dalam ramuan untuk berbagai penyakit serius. Temu kunci dikenal sebagai obat cacing. Sambiloto terkenal karena rasanya yang pahit dan sering dimanfaatkan sebagai bahan ramuan.

“Penuh tanaman ubat. Enam puluh lima macam,” tuturnya ketika menjelaskan koleksi tanaman yang pernah ia susun dan beri penanda agar mudah dikenali pengunjung. Kebun kecil di halaman rumah itu pada dasarnya bukan hanya tempat menanam tumbuhan. Ia telah menjadi ruang penyimpanan pengetahuan lokal yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.

Menjadi Rujukan Peneliti dan Mahasiswa

Pengetahuan Nek Anjang Minah ternyata tak hanya menarik perhatian warga sekitar. Ia mengaku beberapa kali didatangi oleh peneliti, mahasiswa, bahkan tamu dari luar daerah yang ingin mempelajari tumbuhan obat tradisional.

Dalam perbincangan tersebut, ia mengingat kedatangan peneliti yang mencatat berbagai jenis daun dan kegunaannya. Mereka tak hanya bertanya mengenai nama tumbuhan, tetapi juga cara pengolahan, bagian tanaman yang dipakai, hingga pengalaman masyarakat dalam memanfaatkannya.

Menurut Nek Anjang Minah, banyak peneliti tertarik karena sebagian informasi mengenai tumbuhan obat hanya tersimpan dalam ingatan para orang tua di kampung. Tidak sedikit tanaman yang tumbuh liar di sekitar Teluk Majelis tetapi belum dikenal luas di luar daerah.

“Orang-orang datang, dicatat daun ini kegunaannya apa,” kenangnya. Kunjungan para peneliti itu sekaligus menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat lokal memiliki nilai penting, baik untuk kajian etnobotani maupun pengembangan penelitian ilmiah.

Dari Daun Inai hingga Daun Senduduk

Salah satu hal menarik dari wawancara tersebut adalah banyaknya informasi mengenai pemanfaatan tumbuhan yang masih diingat dengan baik oleh Nek Anjang Minah.

Ia menjelaskan bahwa daun inai, yang selama ini lebih dikenal sebagai bahan pewarna kuku dan rambut, juga dipakai dalam ramuan tradisional tertentu. Dalam praktik pengobatan masyarakat, daun inai dicampur bersama beberapa tanaman lain seperti daun beluntas dan daun senduduk untuk membuat ramuan.

Sementara itu, daun senduduk juga disebut memiliki berbagai manfaat. Selain dipakai dalam ramuan tertentu, tanaman ini dipercaya masyarakat dapat membantu mengatasi tekanan darah tinggi.

Pengetahuan seperti ini tidak berasal dari buku atau pendidikan formal. Sebaliknya, ia terbentuk dari pengalaman panjang masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam.

“Orang tua dulu yang ngajarkan,” demikian gambaran umum yang tercermin dari berbagai penjelasan Nek Anjang Minah selama wawancara.

Jarak, Kepayang, dan Rahasia Rambut Hitam

Dalam percakapan itu, tanaman jarak menjadi salah satu topik yang cukup panjang dibahas. Menurut Nek Anjang Minah, terdapat beberapa jenis jarak dengan kegunaan berbeda-beda.

Ia menyebut bahwa masyarakat memanfaatkan daun maupun buah jarak untuk berbagai keperluan. Salah satu penggunaan yang paling sering disebut adalah sebagai bahan untuk menghitamkan rambut.

Selain jarak, ia juga menyinggung buah kepayang atau keluak. Menurut pengetahuan tradisional yang ia ketahui, buah tersebut dapat diolah menjadi minyak yang dipakai untuk perawatan rambut. Bahkan masyarakat dahulu juga memanfaatkannya sebagai bahan penghitam alami.

Cerita-cerita semacam ini memperlihatkan bahwa tumbuhan bagi masyarakat Melayu pesisir bukan hanya sumber pangan atau obat, tetapi juga bagian dari perawatan tubuh sehari-hari.

Obat Kulit dari Alam Sekitar

Masalah penyakit kulit juga menjadi salah satu topik yang sering muncul dalam wawancara. Menurut Nek Anjang Minah dan keluarganya, beberapa tanaman dipakai secara turun-temurun untuk mengatasi gangguan kulit tertentu. Untuk panau misalnya, masyarakat mengenal daun gelinggang sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional.

Sementara itu, buah pinang merah disebut dapat diolah menjadi ramuan untuk mengatasi penyakit kulit dengan cara tertentu. Ada pula tanaman yang mereka sebut sebagai sebulu, yang dipercaya bermanfaat untuk masalah kulit.

Walaupun sebagian klaim tersebut belum tentu telah diuji secara ilmiah menurut standar medis modern, informasi tersebut tetap menjadi bagian penting dari warisan pengetahuan masyarakat yang layak didokumentasikan.

Kunyit, Ramuan Sederhana untuk Luka

Ketika ditanya mengenai tanaman untuk mengobati luka, jawaban yang muncul justru sangat sederhana.

“Kunyit,” sahut Nek Anjang Minah tanpa ragu.

Menurut penjelasan keluarganya, kunyit ditumbuk lalu diambil airnya untuk dibalurkan pada bagian yang terluka. Tidak diperlukan campuran lain. Bagi mereka, kunyit sudah cukup sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional luka ringan.

Praktik seperti ini masih dapat ditemukan di berbagai daerah di Nusantara, menunjukkan betapa luasnya penggunaan kunyit dalam budaya pengobatan tradisional masyarakat Indonesia.

Pengetahuan yang Mulai Hilang

Di balik banyaknya cerita tentang tanaman obat, terselip pula kegelisahan yang berulang kali disampaikan oleh Nek Anjang Minah. Ketika ditanya apakah masih banyak orang yang memiliki pengetahuan serupa di Teluk Majelis, ia menjawab singkat bahwa jumlahnya sudah semakin sedikit. Banyak warga masih menanam bunga atau tanaman hias, tetapi tidak lagi menanam tanaman obat sebagaimana generasi sebelumnya.

Menurutnya, sebagian besar orang kini lebih memilih membeli obat di toko atau apotek dibandingkan memanfaatkan tanaman yang tersedia di sekitar rumah. Perubahan itu membuat banyak pengetahuan tradisional perlahan terlupakan. Nama-nama tumbuhan yang dahulu akrab di telinga masyarakat kini hanya dikenal oleh segelintir orang tua.

“Orang tua lah yang tahu,” katanya ketika membahas beberapa tanaman yang semakin sulit dikenali generasi muda.

Kalimat sederhana tersebut mengandung pesan yang mendalam. Ia menunjukkan adanya jurang pengetahuan antar-generasi yang semakin lebar.

Cakap Setempat dan Tantangan Identifikasi Tumbuhan

Persoalan lain yang muncul dalam wawancara adalah perbedaan nama tumbuhan. Banyak tanaman memiliki nama lokal yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan dalam satu kabupaten sekalipun, satu tanaman bisa dikenal dengan beberapa nama yang berlainan. Karena itu, para peneliti sering mengalami kesulitan ketika mencoba mencocokkan nama lokal dengan nama ilmiah.

Nek Anjang Minah sendiri mengakui bahwa beberapa tanaman yang ia kenal memiliki sebutan berbeda dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah lain. Karena itulah pengumpulan sampel tanaman untuk diidentifikasi secara ilmiah menjadi langkah penting.

Masalah nomenklatur ini merupakan tantangan besar dalam kajian etnobotani. Banyak informasi lokal yang berisiko hilang jika tidak segera didokumentasikan secara sistematis.

Hubungan Masyarakat Melayu dengan Alam

Dari keseluruhan wawancara, tampak jelas bahwa hubungan masyarakat Melayu pesisir dengan alam bukanlah hubungan yang bersifat eksploitatif semata.

Tumbuhan dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada tanaman untuk pangan, untuk obat, untuk ritual, bahkan untuk perawatan tubuh. Setiap tumbuhan memiliki tempatnya masing-masing dalam budaya masyarakat.

Pengetahuan tersebut tidak lahir dari laboratorium. Ia lahir dari pengalaman panjang berinteraksi dengan lingkungan selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Karena itu, ketika satu generasi kehilangan pengetahuan tentang tumbuhan, yang hilang bukan hanya informasi mengenai obat tradisional. Yang hilang adalah sebagian cara pandang masyarakat terhadap alam.

Menjaga Warisan yang Tak Tertulis

Kisah Nek Anjang Minah menunjukkan bahwa perpustakaan pengetahuan tidak selalu berbentuk buku atau gedung besar. Kadang-kadang, perpustakaan itu hadir dalam ingatan seorang nenek yang menghabiskan hidupnya menanam dan merawat tumbuhan di halaman rumah.

Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan modern, pengetahuan tradisional tidak harus dipertentangkan dengan sains. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi. Pengetahuan lokal dapat menjadi titik awal bagi penelitian ilmiah, sementara sains dapat membantu menguji dan memahami manfaat tumbuhan secara lebih mendalam. Namun sebelum itu terjadi, pengetahuan tersebut harus terlebih dahulu diselamatkan dari ancaman kepunahan.

Wawancara dengan Nek Anjang Minah menjadi pengingat bahwa masih banyak kekayaan pengetahuan yang tersimpan di kampung-kampung pesisir Jambi. Pengetahuan itu mungkin tidak tercatat dalam buku pelajaran, tetapi hidup dalam cerita, pengalaman, dan praktik sehari-hari masyarakat. Dan selama masih ada orang seperti Nek Anjang Minah yang bersedia berbagi cerita, warisan itu belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, ia masih menunggu untuk didengar, dicatat, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di tengah pesatnya perkembangan Kota Jambi, masih terdapat kawasan-kawasan yang mempertahankan hubungan erat antara masyarakat dan lingkungan alamnya. Salah satunya adalah Buluran Kenali, sebuah kawasan di tepian Danau Sipin yang selama puluhan tahun menjadi tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan bagi banyak warga.

Pada 21 Juli 2025, Komunitas Sambil Jalan, sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang kepedulian lingkungan dan kebersihan masyarakat, melakukan serangkaian wawancara dengan warga Buluran Kenali. Wawancara ini dilakukan untuk menggali pandangan masyarakat mengenai kondisi lingkungan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari persoalan banjir, kualitas perairan, hingga tantangan menjaga kelestarian kawasan danau yang menjadi bagian penting kehidupan mereka.

Danau Sipin dilihat dari Kelurahan Buluran Kenali

Dalam kesempatan tersebut, tim berbincang dengan Rusdi, warga asli Buluran Kenali; Nasrul, warga yang telah menetap di kawasan tersebut selama beberapa tahun; serta Ketua RT 03 Buluran Kenali yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan berbagai persoalan masyarakat setempat. Dari ketiga narasumber tersebut muncul gambaran yang menarik mengenai bagaimana warga memandang lingkungan mereka, perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun, serta harapan yang mereka simpan untuk masa depan.

Buluran Kenali dan Kedekatannya dengan Danau Sipin

Bagi masyarakat Buluran Kenali, Danau Sipin bukan sekadar pemandangan yang menghiasi lingkungan tempat tinggal mereka. Danau ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat selama beberapa generasi.

Panji bersama warga kelurahan Buluran Kenali

Rusdi, yang lahir dan besar di Buluran Kenali sejak tahun 1986, menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di kawasan tersebut tidak pernah benar-benar terpisah dari danau. Banyak warga yang dahulu menggantungkan hidup dari aktivitas perikanan maupun berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perairan. Namun menurutnya, kondisi saat ini tidak lagi sama seperti dahulu.

"Airnya tidak bisa dipakai, airnya tu kotorlah," ungkap Rusdi ketika menjelaskan kondisi perairan yang kini dianggap tidak lagi layak digunakan sebagaimana masa lalu. Ia juga menambahkan bahwa hasil perikanan yang diperoleh masyarakat tidak lagi sebanyak dulu.

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Ketua RT 03 Buluran Kenali. Menurutnya, dalam satu dekade terakhir kualitas lingkungan perairan mengalami penurunan yang cukup terasa. Salah satu indikator yang paling jelas adalah semakin berkurangnya produktivitas keramba jaring apung yang dahulu menjadi sumber penghasilan banyak keluarga.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut dahulu memelihara ikan nila, gurami, maupun ikan mas melalui sistem keramba jaring apung. Namun seiring waktu, kondisi perairan mengalami perubahan. Endapan lumpur yang bercampur dengan sisa pakan ikan dan kotoran hasil budidaya menyebabkan kualitas air memburuk dan meningkatkan kadar zat yang berbahaya bagi ikan. Akibatnya, budidaya ikan nila yang sebelumnya menjadi andalan masyarakat mulai mengalami banyak kendala. Banyak keramba yang kini tidak lagi digunakan dan dibiarkan kosong.

Bagi masyarakat yang telah lama tinggal di sekitar danau, perubahan tersebut bukan sekadar data atau angka statistik. Mereka melihat dan merasakan sendiri bagaimana lingkungan yang dahulu menopang kehidupan kini menghadapi berbagai tekanan.

Banjir yang Menjadi Langganan Tahunan

Selain persoalan kualitas air, isu lain yang hampir selalu muncul dalam percakapan dengan warga adalah banjir. Ketua RT 03 menjelaskan bahwa wilayah Buluran Kenali memang merupakan kawasan yang sejak lama dikenal sebagai daerah rawan genangan. Menurutnya, hampir setiap tahun banjir datang, meskipun tingkat keparahannya berbeda-beda. Ada kalanya air hanya mencapai batas jalan, namun pada tahun-tahun tertentu genangan bisa lebih tinggi dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Rusdi memiliki pengalaman yang lebih dramatis. Ia menceritakan bahwa ketika banjir besar datang, akses jalan bisa terputus sepenuhnya. Kendaraan tidak dapat digunakan dan warga terpaksa beralih menggunakan sampan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Banjirnya itu, membuat sampai tidak bisa berjalan, akses tersendat, motor tidak bisa berjalan, hari-hari jadinya mamakai sampan," tuturnya.

Sementara itu, Nasrul juga mengungkapkan bahwa banjir merupakan kejadian yang hampir rutin terjadi setiap tahun. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banjir dapat terjadi lebih dari sekali dalam setahun dan menyebabkan jalan lingkungan terendam.

Menariknya, meskipun banjir menjadi persoalan yang cukup serius, sebagian warga tampak telah beradaptasi dengan kondisi tersebut. Banjir dianggap sebagai bagian dari realitas hidup di tepian danau. Namun bukan berarti masyarakat menerimanya tanpa keluhan. Banyak warga berharap adanya perbaikan infrastruktur, terutama peninggian jalan dan penataan drainase yang lebih baik agar dampak banjir dapat dikurangi.

Ketika Isu Lingkungan Global Terasa Jauh

Salah satu temuan menarik dari wawancara ini adalah bagaimana masyarakat memandang isu lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ditanya mengenai perubahan iklim dan polusi karbon, sebagian besar narasumber mengaku belum terlalu memahami persoalan tersebut. Ketua RT memperkirakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai isu perubahan iklim dan pencemaran karbon.

Rusdi bahkan secara lugas menyatakan bahwa sebagian besar warga belum memahami persoalan tersebut. Hal serupa disampaikan oleh Nasrul yang mengaku tidak begitu mengetahui isu perubahan iklim maupun polusi karbon dioksida.

Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat jarak antara diskusi lingkungan yang sering berkembang di tingkat nasional maupun internasional dengan pengalaman sehari-hari masyarakat di tingkat lokal. Bagi warga Buluran Kenali, persoalan lingkungan yang paling nyata bukanlah istilah-istilah ilmiah yang sering muncul dalam berbagai forum, melainkan banjir yang datang setiap tahun, air danau yang semakin kotor, serta tumbuhan liar yang terus memenuhi permukaan perairan.

Dari pengalaman langsung itulah kesadaran lingkungan masyarakat sebenarnya terbentuk. Mereka mungkin tidak menggunakan istilah "perubahan iklim" atau "degradasi ekosistem", tetapi mereka memahami bahwa kondisi lingkungan di sekitar mereka telah berubah dibandingkan masa lalu.

Eceng Gondok yang Terus Bertambah

Di antara berbagai persoalan lingkungan yang disebutkan warga, keberadaan eceng gondok menjadi salah satu yang paling sering muncul. Tanaman yang tumbuh mengapung di permukaan air ini telah menjadi pemandangan sehari-hari di sebagian kawasan Danau Sipin. Bagi sebagian orang, hamparan hijau eceng gondok mungkin tampak indah. Namun bagi warga yang hidup berdampingan dengannya setiap hari, keberadaan tanaman ini justru sering dianggap sebagai gangguan.

Rusdi menyebut bahwa eceng gondok dapat tumbuh sangat cepat hingga mengganggu pemandangan dan menutupi sebagian permukaan perairan apabila tidak dibersihkan secara rutin. Nasrul juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, jika tidak dibersihkan secara berkala, eceng gondok akan terus berkembang dan memenuhi kawasan danau. Oleh karena itu, warga kerap diajak bergawai bersama untuk membersihkannya.

Ketua RT 03 mengakui bahwa masyarakat memang merasa terganggu dengan keberadaan eceng gondok dalam jumlah besar. Meski demikian, hingga saat ini tanaman yang berhasil dibersihkan umumnya hanya dibuang dan dianggap sebagai sampah. Belum ada upaya yang benar-benar berkelanjutan untuk memanfaatkan eceng gondok menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang masih belum tergarap. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai masalah oleh masyarakat sebenarnya dapat menjadi peluang apabila terdapat pengetahuan, teknologi, dan pendampingan yang memadai.

Keterbukaan terhadap Inovasi dan Program Masyarakat

Meskipun sebagian besar warga mengaku belum pernah mengikuti program pengolahan limbah tanaman, energi alternatif, atau teknologi lingkungan, mereka menunjukkan sikap yang cukup terbuka terhadap berbagai gagasan baru. Namun terdapat satu syarat penting yang berulang kali muncul dalam wawancara: masyarakat ingin melihat manfaat nyata.

Nasrul menekankan bahwa warga akan menyambut baik suatu program apabila program tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah terlibat apabila mereka merasakan bahwa kegiatan tersebut membawa manfaat yang jelas bagi kehidupan sehari-hari.

Rusdi juga memiliki pandangan yang hampir sama. Ia menyatakan bahwa selama suatu program tidak mengganggu masyarakat dan mampu memberikan manfaat ekonomi, warga akan mendukung pelaksanaannya. Bahkan ia berharap berbagai program yang masuk ke Buluran Kenali dapat berkembang menjadi usaha masyarakat yang berkelanjutan dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Sementara itu, Ketua RT menyoroti pentingnya memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, sebagian besar warga berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah sehingga keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Jika sebuah kegiatan dianggap hanya menghabiskan waktu tanpa hasil yang jelas, partisipasi masyarakat akan sulit dibangun.

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Buluran Kenali bukanlah kelompok yang menolak perubahan. Sebaliknya, mereka cukup terbuka terhadap berbagai inovasi selama inovasi tersebut mampu menjawab keperluan nyata yang mereka hadapi.

Harapan dari Tepi Danau Sipin

Dari seluruh percakapan yang berlangsung pada hari itu, satu hal yang terasa sangat jelas adalah besarnya harapan masyarakat terhadap masa depan lingkungan mereka. Warga ingin melihat Danau Sipin kembali menjadi sumber kehidupan yang sehat. Mereka ingin lingkungan yang lebih bersih, perairan yang lebih terjaga, serta berkurangnya persoalan yang selama ini membayangi kehidupan sehari-hari.

Mereka juga berharap agar berbagai program yang datang ke masyarakat tidak berhenti pada tahap survei atau pengumpulan data semata. Seperti yang disampaikan Nasrul, masyarakat sering kali berharap setelah berbagai wawancara dan pengumpulan informasi dilakukan, akan ada tindak lanjut yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Harapan tersebut sesungguhnya sederhana: masyarakat ingin menjadi bagian dari perubahan, bukan sekadar objek yang diamati.

Wawancara yang dilakukan Komunitas Sambil Jalan pada 21 Juli 2025 ini menunjukkan bahwa di balik berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Buluran Kenali, terdapat modal sosial yang sangat penting: keterbukaan masyarakat untuk terlibat, gawai bersama yang masih hidup, dan keinginan untuk melihat lingkungan mereka menjadi lebih baik.

Bagi siapa pun yang ingin membangun program pemberdayaan lingkungan di kawasan ini, pesan dari warga Buluran Kenali cukup jelas. Mulailah dari persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, libatkan masyarakat sebagai mitra, dan pastikan manfaatnya dapat dirasakan bersama. Karena pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya soal menyelamatkan alam, tetapi juga menjaga masa depan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Wawancara Komunitas Sambil Jalan, 21 Juli 2025

Pewawancara: Panji Cakra Buana

Sejarah kesusastraan Melayu sering kali didominasi oleh nama-nama besar seperti Raja Ali Haji. Namun, jika kita menilik lebih dalam ke dalam lipatan sejarah Kerajaan Riau-Lingga pada abad ke-19, akan ditemukan jejak-jejak emas para perempuan pengarang yang tidak hanya piawai merangkai kata, tetapi juga berani menyuarakan keresahan sosial dan gagasan gender jauh sebelum istilah "feminisme" populer di Nusantara.

Ilustrasi Aisyah dan perempuan lainnya dalam dunia sastra Melayu

Pulau Penyengat, yang menjadi pusat intelektual dan kebudayaan Riau-Lingga, merupakan saksi bisu lahirnya karya-karya besar dari tangan perempuan. Tradisi kepengarangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari lingkungan yang memberikan ruang luas bagi intelektualitas tanpa memandang gender.

Akar Inklusivitas: Egalitarianisme dalam Kosmologi Melayu

Kehadiran perempuan dalam panggung kepengarangan Riau-Lingga bukanlah sebuah kebetulan historis yang berdiri sendiri. Ia berakar pada fondasi budaya Melayu yang secara tradisional memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan. Abdul Malik (2013) mencatat bahwa dalam budaya Melayu, kualitas kepemimpinan lebih diutamakan daripada gender [1]. Hal ini terbukti dari sejarah awal Bintan yang dipimpin oleh Wan Seri Beni, seorang penguasa perempuan yang sangat dicintai rakyatnya.

Inklusivitas ini berlanjut hingga masa keemasan Riau-Lingga. Sosok Engku Puteri Raja Hamidah, pemegang regalia (alat kebesaran) kerajaan, merupakan simbol kekuatan politik perempuan yang tak terbantahkan. Lingkungan istana yang menghargai intelektualitas ini menciptakan ekosistem yang memungkinkan perempuan untuk tidak hanya berpendidikan, tetapi juga berkarya. Di Penyengat, menulis bukan sekadar hobi, melainkan sebuah bentuk pengabdian kepada ilmu pengetahuan dan agama, sebuah tradisi yang diwariskan oleh keluarga besar Raja Ali Haji kepada anak cucunya, termasuk para perempuannya.

Raja Aisyah Sulaiman: Pionir Sastra Peralihan dan Kesadaran Gender

Sosok paling menonjol dalam tradisi ini adalah Raja Aisyah binti Raja Sulaiman (1869–1925). Sebagai cucu dari Raja Ali Haji, Aisyah tumbuh di lingkungan yang memuja literasi. Namun, ia tidak sekadar mengekor pada tradisi kakeknya. Aisyah diakui sebagai tokoh penting dalam masa transisi dari kesusastraan Melayu tradisional menuju kesusastraan modern.

Karyanya yang paling monumental, Syair Khadamuddin, merupakan sebuah terobosan naratif. Menurut analisis Anggraeni dan Wiyatmi (2018), syair ini bukan sekadar gubahan puisi untuk estetika semata, melainkan sebuah refleksi kritis atas posisi perempuan dalam masyarakat [2]. Melalui tokoh-tokohnya, Aisyah menyuarakan keresahan tentang keterbatasan ruang gerak perempuan akibat tradisi pingitan dan norma sosial yang kaku.

Dalam Hikayat Syamsul Anwar, Aisyah lebih jauh lagi mengeksplorasi tema-tema kemandirian. Ia menggambarkan perempuan yang memiliki ketegasan dalam menentukan pilihan hidup, sebuah gagasan yang sangat progresif untuk ukuran abad ke-19. Aisyah menggunakan pena sebagai alat untuk "merubuhkan tembok-tembok kokoh tradisi" yang dianggap tidak lagi relevan dengan perubahan zaman [3]. Ia adalah seorang feminis Melayu jauh sebelum istilah itu masuk ke dalam kamus sosiologi Nusantara.

Khatijah Terung: Keberanian Literasi Tubuh dan Seksualitas

Jika Raja Aisyah berbicara tentang struktur sosial dan politik, Khatijah Terung membawa diskursus literasi perempuan ke wilayah yang lebih privat namun revolusioner: kedaulatan tubuh dan seksualitas. Khatijah Terung, yang merupakan istri dari Raja Abdullah (putra Raja Ali Haji), menulis kitab berjudul Perhimpunan Gunawan bagi Laki-Laki dan Perempuan.

Kitab ini sering dijuluki sebagai "Kamasutra Melayu", namun dengan perbedaan mendasar: ia ditulis dari perspektif perempuan. Anggraeni dan Azrianti (2021) menjelaskan bahwa karya ini menunjukkan betapa terbukanya intelektualitas perempuan Riau-Lingga saat itu. Khatijah, yang juga dikenal sebagai seorang bomoh (praktisi pengobatan tradisional), memadukan pengetahuan medis tradisional dengan panduan hubungan suami-istri yang setara [4].

Keberanian Khatijah untuk menuliskan panduan seksualitas menunjukkan bahwa perempuan Melayu pada masa itu memiliki agensi atas tubuh mereka. Mereka bukan sekadar objek pasif, melainkan subjek yang memahami bahwa keharmonisan domestik berakar pada pengetahuan dan komunikasi yang setara antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah bentuk literasi kesehatan reproduksi dan gender yang sangat maju pada masanya.

Ekosistem Intelektual: Rusydiah Klab dan Matba’at al-Riyawiyah

Keberhasilan para perempuan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur intelektual di Riau-Lingga. Keberadaan Rusydiah Klab, sebuah perkumpulan intelektual yang didirikan pada akhir abad ke-19, menjadi wadah diskusi bagi para penulis, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun keterlibatan perempuan dalam klub ini sering kali bersifat tidak langsung atau berada di balik tirai, pengaruh pemikiran modern yang berkembang di sana meresap ke dalam karya-karya mereka [4].

Selain itu, keberadaan mesin cetak Matba’at al-Riyawiyah di Pulau Penyengat memungkinkan karya-karya ini tersebar lebih luas. Literasi bukan lagi menjadi monopoli naskah tulisan tangan yang terbatas di lingkungan istana, tetapi mulai menyentuh publik yang lebih luas. Hal ini menciptakan budaya baca-tulis yang masif, di mana perempuan pengarang mendapatkan audiens dan pengakuan atas pemikiran mereka.

Sastra sebagai Benteng Perlawanan terhadap Kolonialisme

Konteks politik abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang penuh tekanan dari pemerintah kolonial Belanda juga mewarnai tulisan-tulisan perempuan Riau-Lingga. Ketika Kerajaan Riau-Lingga dibubarkan secara sepihak oleh Belanda pada tahun 1911 (dan secara resmi pada 1913), sastra menjadi benteng terakhir pertahanan budaya.

Raja Aisyah Sulaiman, misalnya, memilih untuk hijrah ke Singapura dan kemudian ke Johor daripada hidup di bawah bayang-bayang kolonial. Dalam karya-karyanya, terdapat nada perlawanan yang halus namun tajam terhadap intervensi asing yang merusak tatanan adat dan martabat bangsa. Menulis bagi para perempuan ini adalah tindakan politik; sebuah upaya untuk mendokumentasikan identitas Melayu yang sedang terancam punah oleh mesin kolonialisme.

Gema Masa Kini: Dari Penyengat ke Sastra Modern

Jejak perempuan pengarang Riau-Lingga tidak berhenti sebagai artefak sejarah. Semangat mereka terus mengalir dalam nadi sastrawan perempuan Riau kontemporer. Penulis masa kini seperti Murparsaulian dan Alvi Puspita sering kali merujuk pada keteguhan para pendahulu mereka di Penyengat sebagai sumber inspirasi.

Dalam diskusi "Dawat Pena Puan Riau", terungkap bahwa aroma feminisme dan keresahan sosial yang ditiupkan oleh Raja Aisyah dan Khatijah Terung masih relevan hingga saat ini [5]. Tantangan yang dihadapi perempuan mungkin telah berubah bentuk, namun keperluan untuk menyuarakan keadilan, kedaulatan diri, dan kritik terhadap ketimpangan tetap sama.

Analisis Kritis: Mengapa Mereka Terlupakan dalam Kanon Nasional?

Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa nama-nama sehebat Raja Aisyah Sulaiman dan Khatijah Terung jarang muncul dalam buku teks sejarah sastra Indonesia di sekolah-sekolah? Sebagian besar diskursus sastra modern Indonesia dimulai dari era Balai Pustaka pada tahun 1920-an, yang secara tidak langsung meminggirkan pencapaian sastra di luar jalur kolonial tersebut.

Padahal, sebelum munculnya novel Azab dan Sengsara (1920), para perempuan di Riau-Lingga telah lebih dulu mengeksplorasi tema-tema emansipasi dan kritik sosial melalui bentuk syair dan hikayat. Pengabaian ini merupakan kerugian besar bagi sejarah intelektual bangsa. Mengakui peran perempuan pengarang Riau-Lingga berarti mendefinisikan ulang akar modernitas Indonesia—bahwa modernitas tidak selalu datang dari Barat melalui pendidikan kolonial, tetapi juga lahir secara organik dari rahim intelektualitas lokal yang religius dan berbudaya.

Kesimpulan

Jejak perempuan pengarang dalam tradisi Riau-Lingga adalah bukti nyata dari kecemerlangan peradaban Melayu. Raja Aisyah Sulaiman dengan visi sosialnya dan Khatijah Terung dengan keberanian literasi tubuhnya telah meletakkan batu pertama bagi bangunan emansipasi perempuan di Nusantara.

Mereka mengajarkan bahwa pena adalah senjata paling ampuh untuk melawan ketidakadilan, baik itu ketidakadilan gender di dalam rumah tangga maupun ketidakadilan politik di panggung global. Menemukan kembali jejak mereka bukan sekadar upaya romantisme sejarah, melainkan sebuah keharusan untuk melengkapi kepingan sejarah bangsa yang hilang. Sudah saatnya dawat pena perempuan Riau-Lingga tidak dibiarkan mengering, melainkan terus dialirkan agar menjadi inspirasi bagi generasi-generasi penulis perempuan masa depan.

Biali (Referensi)

[1] Malik, A. 2013. Perempuan Melayu yang tak Pernah Layu. Artikel Humas Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Diakses pada Juni ke-21, 2026 dari https://umrah.ac.id/abdul-malik-perempuan-melayu-yang-tak-pernah-layu/

[2] Anggraeni, N. D., & Wiyatmi. 2018. Proses Kreatif Raja Aisyah Sulaiman, Sastrawan Perempuan Feminis Melayu Zaman Peralihan. Diksi, Vol. 26 No. 2. https://doi.org/10.21831/diksi.v26i2.25445

[3] Malik, A. 2020. Aisyah binti Sulaiman. Jantung Melayu. Diakses pada Juni ke-21, 2026 dari https://jantungmelayu.co/2020/09/aisyah-binti-sulaiman/

[4] Anggraeni, N. D., & Azrianti, S. 2021. Gender dan Seksualitas dalam Karya Sastra Perempuan Kerajaan Melayu Riau Lingga pada Abad ke-19. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 6 No. 1. http://dx.doi.org/10.26737/jp-bsi.v6i1.2008

[5] Yasin, R. 2023. Aroma Feminisme dan Keresahan Sosial. Riau Pos, Edisi 12 November 2023. Diakses pada Juni ke-21, 2026 dari https://riaupos.jawapos.com/kebudayaan/2311120020/aroma-feminisme-dan-keresahan-sosial

Sementara perhatian masyarakat sering tersita oleh politik, ekonomi, dan berbagai isu sehari-hari, sebuah perubahan besar sedang berlangsung jauh di tengah Samudra Pasifik. Para ilmuwan kini memperingatkan bahwa dunia telah memasuki fase Kemarau Lantam (El Niño), dan jika berbagai proyeksi saat ini terbukti benar, fenomena tersebut berpotensi berkembang menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah modern menjelang akhir tahun 2026.

Bagi sebagian orang, kabar ini mungkin terdengar seperti berita iklim yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi kawasan Alam Melayu—yang mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, serta wilayah-wilayah Melayu lainnya—peringatan tersebut patut diperhatikan dengan serius. Sebab sejarah menunjukkan bahwa ketika Kemarau Lantam menguat, Alam Melayu sering menjadi salah satu kawasan yang paling merasakan dampaknya.

Lautan yang Memanas, Hutan yang Mengering

Kemarau Lantam terjadi ketika suhu permukaan laut di kawasan timur Samudra Pasifik meningkat di atas kondisi normal. Perubahan ini mengganggu pola angin pasat dan curah hujan global, sehingga sebagian wilayah dunia menerima hujan berlebihan, sementara wilayah lain mengalami kekeringan yang berkepanjangan.

Bagi Amerika Selatan, Kemarau Lantam sering membawa hujan deras dan banjir. Namun bagi Asia Tenggara dan Alam Melayu, pola yang muncul biasanya justru sebaliknya: hujan berkurang, suhu meningkat, dan musim kering menjadi lebih panjang.

Inilah sebabnya mengapa para ahli iklim di kawasan ini selalu memantau perkembangan Kemarau Lantam dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi di Pasifik timur hari ini dapat menentukan kondisi sungai, sawah, hutan, dan bahkan kualitas udara di Lintas Nusa beberapa bulan kemudian.

Mengingat Luka Tahun 1997–1998

Sejarah memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dapat terjadi apabila Kemarau Lantam berkembang menjadi sangat kuat. Peristiwa Kemarau Lantam 1997–1998 yang disebut sebagai salah satu yang terkuat dalam sejarah menyebabkan kekeringan hebat di Asia Tenggara, memicu kebakaran hutan dan lahan gambut dalam skala besar, serta menghasilkan kerugian ekonomi global yang mencapai triliunan dolar.

Bagi masyarakat Melayu di Sumatra dan Kalimantan, kenangan itu masih membekas. Langit berubah kelabu oleh asap, aktivitas ekonomi terganggu, kualitas udara memburuk, dan jutaan hektare hutan mengalami kerusakan.

Kini, ketika para ilmuwan memperingatkan kemungkinan munculnya Kemarau Lantam yang sangat kuat pada tahun 2026, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman serupa bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi kembali.

Ancaman bagi Sungai-Sungai Melayu

Peradaban Melayu lahir dan berkembang di tepian sungai. Dari Batanghari di Jambi hingga Kapuas di Kalimantan Barat, sungai bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat.

Apabila Kemarau Lantam 2026 berkembang sesuai prediksi, berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan penyusutan debit sungai di berbagai wilayah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber air sehari-hari. Dalam jangka panjang, kekeringan yang berulang dapat mengubah keseimbangan ekologis yang selama berabad-abad menopang kehidupan di Alam Melayu.

Gambut: Harta Karun yang Dapat Berubah Menjadi Ancaman

Alam Melayu memiliki salah satu kawasan gambut tropis terbesar di dunia. Dalam keadaan basah, gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat penting bagi kestabilan iklim global. Namun ketika musim kering berkepanjangan datang, gambut dapat berubah menjadi bahan bakar raksasa yang sangat mudah terbakar. Karena itu, salah satu kekhawatiran terbesar terhadap Kemarau Lantam 2026 adalah meningkatnya risiko kebakaran lahan dan kabut asap lintas batas. Fenomena ini bukan hanya persoalan lingkungan. Ia juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, transportasi, pendidikan, hingga hubungan antarnegara di kawasan.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

Banyak wilayah di Alam Melayu masih sangat bergantung pada pola musim yang relatif stabil. Padi, sayur-sayuran, dan berbagai komoditas perkebunan memerlukan ketersediaan air yang cukup selama masa pertumbuhan.

Jika musim kering berlangsung lebih lama daripada biasanya, produktivitas pertanian dapat menurun. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memengaruhi harga pangan dan meningkatkan tekanan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

Kemarau Lantam tidak selalu berarti gagal panen besar-besaran. Namun semakin kuat fenomenanya, semakin besar pula risiko gangguan terhadap produksi pangan regional.

Dunia yang Lebih Panas daripada Dulu

Ada satu perbedaan penting antara Kemarau Lantam saat ini dan peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa dekade lalu. Kemarau Lantam 2026 muncul di tengah dunia yang telah mengalami pemanasan akibat perubahan iklim global. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kombinasi antara pemanasan global dan Kemarau Lantam berpotensi menghasilkan suhu yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dialami sebelumnya. Artinya, bahkan jika Kemarau Lantam 2026 tidak memecahkan seluruh rekor sejarah, jika ia terjadi, dampaknya tetap dapat terasa lebih berat dibandingkan peristiwa serupa pada masa lalu.

Bersiap Sebelum Terlambat

Belum ada kepastian apakah Kemarau Lantam 2026 benar-benar akan berkembang menjadi fenomena "super". Namun peringatan para ilmuwan sudah cukup jelas: peluang ke arah itu ada, dan peluangnya tidak kecil.

Bagi Alam Melayu, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah fenomena ini akan datang atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kawasan ini telah cukup siap menghadapinya.

Sebab ketika lautan Pasifik mulai memanas, dampaknya tidak berhenti di pantai Peru atau Amerika Selatan. Cepat atau lambat, gaungnya akan sampai ke sungai-sungai Melayu, hutan-hutan tropis, sawah-sawah petani, dan kehidupan jutaan manusia yang bergantung pada keseimbangan alam yang selama ini sering dianggap akan selalu ada. Dan jika prediksi para ilmuwan benar, tahun 2026 mungkin akan menjadi ujian besar berikutnya bagi ketahanan Alam Melayu.

Di atas kertas, Rempang Eco City adalah kisah tentang investasi, pertumbuhan ekonomi, dan ambisi menjadikan Indonesia lebih kompetitif di hadapan Singapura dan Malaysia. Nilai investasi yang dijanjikan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan narasi besar tentang lapangan kerja, kawasan industri modern, dan masa depan ekonomi Kepulauan Riau. Namun di lapangan, cerita yang berkembang jauh lebih rumit. Bagi ribuan warga Melayu Rempang, proyek ini bukan sekadar pembangunan. Ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: tanah leluhur, identitas budaya, dan hak untuk tetap hidup di ruang yang telah mereka tempati selama berabad-abad.

Konflik Rempang bukan semata-mata sengketa lahan biasa. Ia merupakan pertemuan yang keras antara logika pembangunan negara dengan realitas masyarakat yang keberadaannya tidak pernah benar-benar diperhitungkan.

Ketika Tanah Bukan Sekadar Aset

Salah satu kesalahan yang sering muncul dalam melihat konflik Rempang adalah memandang tanah hanya sebagai objek ekonomi. Bagi masyarakat Melayu Rempang, tanah tidak hanya memiliki nilai jual atau nilai investasi. Tanah merupakan bagian dari sejarah keluarga, ruang hidup komunitas, tempat makam leluhur, sekaligus fondasi identitas budaya mereka.

Kajian hukum agraria mengenai konflik Rempang menegaskan bahwa masyarakat telah lama memandang tanah tersebut sebagai hak ulayat yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya mereka. Bahkan masyarakat Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat telah mendiami kawasan itu selama beberapa generasi sebelum negara modern hadir dengan berbagai regulasinya.

Di sinilah akar persoalannya. Negara melihat dokumen hukum formal. Masyarakat melihat sejarah keberadaan mereka. Ketika dua cara pandang ini bertemu tanpa ruang dialog yang memadai, konflik menjadi hampir tak terhindarkan.

Pembangunan yang Kehilangan Dimensi Kemanusiaan

Secara legal, pemerintah memiliki dasar hukum tertentu untuk menjalankan proyek Rempang Eco City melalui BP Batam dan berbagai regulasi terkait pengelolaan lahan. Namun legalitas tidak selalu identik dengan legitimasi sosial. Dalam banyak konflik agraria di Indonesia, persoalan terbesar bukanlah apakah pemerintah memiliki dasar hukum, melainkan apakah proses yang ditempuh menghormati masyarakat yang terdampak. Kajian akademik mengenai Rempang menunjukkan adanya kritik terhadap minimnya konsultasi publik yang inklusif dan belum jelasnya pengakuan terhadap status tanah adat masyarakat setempat.

Peristiwa bentrokan pada September 2023 menjadi titik balik yang memperlihatkan kegagalan pendekatan tersebut. Ketika pemasangan patok batas dikawal aparat dalam jumlah besar dan berujung pada penggunaan gas air mata, termasuk di sekitar lingkungan sekolah, banyak warga merasa bahwa mereka tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara yang harus diajak bermusyawarah, melainkan sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Akibatnya, luka yang muncul bukan hanya luka fisik. Trauma sosial, ketakutan, dan hilangnya rasa percaya kepada negara menjadi warisan yang jauh lebih sulit disembuhkan.

Melayu dan Pengalaman Historis yang Berulang

Bagi masyarakat Melayu, Rempang membangkitkan memori sejarah yang lebih panjang. Dalam sejarah Melayu, berbagai kesultanan Melayu Sumatera Timur mengalami pelemahan bahkan pembubaran pada tahun 1946. Kompleksitas peristiwa tersebut tentu berbeda dengan kasus Rempang hari ini. Namun terdapat satu benang merah yang dirasakan masyarakat Melayu: kepentingan dan suara mereka kerap dianggap tidak penting dibanding agenda politik atau ekonomi pemerintah pusat.

Bagi banyak orang Melayu, Rempang memperkuat kesan bahwa ketika kepentingan strategis negara atau kelompok ekonomi besar hadir, identitas dan aspirasi masyarakat Melayu sering kali dikesampingkan, bahkan disingkirkan. Perasaan seperti inilah yang membuat konflik Rempang memiliki resonansi emosional yang jauh melampaui batas geografis Pulau Rempang itu sendiri.

Biaya Sosial yang Jarang Dihitung

Dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, biasanya terdapat perhitungan mengenai investasi, nilai ekonomi, dan proyeksi pertumbuhan. Namun ada biaya lain yang sulit diukur dengan angka.

Konflik Rempang telah menimbulkan perpecahan sosial di tengah masyarakat sendiri. Sebagian warga menerima relokasi, sebagian menolak. Hubungan yang sebelumnya erat menjadi renggang. Bahkan berbagai laporan menunjukkan munculnya segregasi sosial di tingkat kampung dan lingkungan ibadah.

Nelayan kehilangan ketenangan untuk melaut. Petani kehilangan kepastian untuk mengelola lahan. Anak-anak tumbuh dalam suasana ketidakpastian mengenai masa depan kampung mereka. Semua ini merupakan biaya sosial yang jarang masuk ke dalam laporan investasi. Padahal pembangunan yang baik seharusnya tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kohesi sosial masyarakat yang telah lama hidup di suatu wilayah.

Rumah Baru, Tetapi Apakah Menjadi Kampung Baru?

Pemerintah menawarkan relokasi dengan berbagai fasilitas, termasuk pembangunan kawasan permukiman baru bagi warga terdampak. Secara fisik, rumah-rumah tersebut mungkin lebih modern dibanding banyak rumah lama di kampung pesisir. Namun kritik yang muncul dari berbagai kalangan bukan terutama mengenai ukuran rumah atau spesifikasi bangunannya. Yang dipersoalkan adalah apakah kawasan tersebut benar-benar mampu menggantikan kehidupan kampung yang telah terbentuk selama ratusan tahun.

Banyak warga mengeluhkan bahwa konsep permukiman baru terasa terlalu seragam, terlalu administratif, dan kurang memperhatikan karakter sosial masyarakat nelayan pesisir. Sebuah kampung bukan hanya kumpulan bangunan. Ia adalah jaringan hubungan sosial, akses terhadap laut, pola mata pencaharian, ruang budaya, dan memori kolektif yang tumbuh selama generasi.

Karena itu, meskipun secara fisik tampak lebih modern, sebagian masyarakat menilai kawasan relokasi belum mampu menghadirkan kualitas kehidupan kampung yang mereka kenal selama ini. Kritik tersebut tidak dapat begitu saja diabaikan sebagai penolakan terhadap kemajuan, melainkan perlu dibaca sebagai kegelisahan atas hilangnya ruang hidup yang autentik.

Jika Melayu Diam, Siapa yang Akan Bicara?

Konflik Rempang juga menyimpan pelajaran yang lebih luas. Hak-hak budaya dan hak masyarakat Melayu tidak akan terjaga hanya karena tertulis dalam undang-undang. Ia memerlukan kesadaran publik, advokasi, dan keberanian untuk menyuarakannya.

Membela masyarakat Melayu Rempang bukan berarti menolak pembangunan. Sebaliknya, justru merupakan upaya memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan kelompok yang paling rentan. Pembangunan yang menghapus identitas lokal pada akhirnya hanya menghasilkan kemajuan semu yang kehilangan akar.

Kemajuan ekonomi dan penghormatan terhadap budaya seharusnya berjalan beriringan. Ketika salah satunya dikorbankan, maka yang lahir bukan pembangunan yang berkeadilan, melainkan pembangunan yang menyisakan luka.

Rempang mengingatkan kita bahwa tanah bukan sekadar ruang di atas peta. Bagi masyarakat Melayu, tanah adalah sejarah. Dan ketika sejarah dipaksa berpindah, yang hilang bukan hanya rumah, melainkan juga sebagian dari jati diri sebuah komunitas.